MUJAHIDDAKWAH.COM, JAKARTA — Rapat Kerja Tim Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyepakati rencana kerja edukasi dan sosialisasi bencana alam dan non-alam. MUI akan fokus pada mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialiasi ke umat Islam.
Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan perencanaan yang dilakukan melalui raker ini karena MUI menyadari Indonesia begitu berpotensi bencana alam seperti gempa, atau non alam seperti kabut asap, banjir, dan bencana penyakit dan bencana sosial seperti narkoba .
Dari identifikasi dan perencanaan, kata dia, tim dapat menenetapkan sarana dan sumberdaya manusia apa saja yang dibutuhkan dalam menangani bencana. Menetapkan tiap proses atau langkah yang diperlukan dalam menangani bencana. Termasuk strategi khusus dengan kompetensi khusus terhadap kondisi darurat.
You might also like
“Kita juga menentukan jalinan komunikasi internal dan eksternal dalam menghadapi bencana, agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif, dan dampak buruknya dapat dimitigasi sesegera mungkin,” ujarnya saat menutup Raker Tim Penanggulangan Bencana MUI kerjasama BNPB di Jakarta, Sabtu (11/7) malam).
Buya Zainut menyarakan agar tim bisa melakukan kolaborasi dengan banyak pihak lain terkait strategi penanggulangan bencana. Hal ini didasari pada mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Sedangkan peran ulama begitu penting dan masih sangat berpengaruh di tengah masyarakat.
“Suara Ulama yang mampu mensyiar dan berdakwah dengan lembut, dapat mempengaruhi umat serta menjadi wasilah bagi pemerintah dan seluruh elemen lain yang peduli terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran umat untuk memitigasi dampak bencana bila terjadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, mengutarakan arah kebijakan MUI dalam mitigasi bencana berpusat pada mempertahankan 5 aspek tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Dua aspek yang pertama yaitu jiwa dan agama adalah domain yang melandasi fatwa-fatwa Covid-19 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.
“MUI tidak hanya untuk menjaga diri, tetapi jangan sampai agama kita terkorbankan, jangan sampai perintah Tuhan tak terlaksanakan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, dalam konteks penanggulangan bencana, arah kebijakan MUI adalah sejalan dengan pemerintah. Dia pun mengajak segenap pihak tidak saling menyalahkan satu sama lain dan bergotong royong menghadapi bencana, terutama Covid-19.
Bagaimanapun kata dia, bencana yang berlaturut-larut akan berdampak pada bencana lainnya seperti sosial, ekonomi, hingga politik. Multiefek bencana ini tentu semua pihak tidak menginginkan hal itu terjadi.
“Kita seiring sejalan dengan pemerintah, agar jangan sampai krisis politik tidak terjadi. Kita bisa cegah jangan sampai ada krisis sosial. Kita berusaha cegah jangan krisis ekonomi berlarut, kita harus segara meungkin keluar dari Covid-19,” tegasnya.
Lebih lanjut, Buya Anwar menambahkan sepakat dengan kampanye BNPB 4 sehat 5 sempurna sebagai ikhitar menjaga imunitas tubuh. Hanya saja, dalam perspektif agama perlu ditambah dengan prinsip halal dan thayib.
Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, mengatakan kebijakan BPNB terhadap bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pascabenaca. BNPB menyadari betul peran besar MUI dalam upaya mitigasi bencana ke masyarakat. Ini pula yang melandasi nota kesepahaman MUI-BNPB yang ditandatangi pada 8 Juni lalu.
“Ini tentunya bukan hanya untuk di Jakarta, tapi juga untuk provinsi, kab/kota se Indonesia,” lanjutnya.
Dia menggarisbawahi, rencana kegiatan tahun ini akan dititikberatkan pada edukasi dan sosialisasi melalui ceramah di berbagai forum keagamaan seperti di mushala, masjid, dan majelis taklim serta di berbagai platform media. Dengan demikian masyarakat akan semakin mempunyai bekal mitigasi bencana.
“Jika terjadi bencana tidak tergagap, tidak terdadak, sehinggaa siap. Bencana boleh saja terjadi, tak bisa kita tolak, tapi kita siap bencana agar jauh dari kita,” tuturnya.
Rapat kerja dihadiri sejumlah pimpinan MUI antara lain KH Shodikun Ketua Bidang Seni Budaya, KH Zaitun Rasmin yang juga Ketua Satgas Covid-19 MUI, Buya Najamuddin Ramly Wakil Sekjen dan juga Ketua Panitia, KH Rofiqul Umam Ahmad Wasekjen dan Ustadz Yusuf Martak Wakil Bendahara MUI.
Laporan: Divisi Media MUI-BNPB
Editor: Muhammad Akbar
