Hasil sementara pemilu Knesset Israel yang digelar Selasa menunjukkan menguatnya pengaruh kelompok ekstrem kanan sekaligus memperlihatkan perpecahan di antara kubu-kubu politik yang bersaing. Tak satu pun kubu berhasil mengamankan mayoritas parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru.
Di tengah negosiasi koalisi yang mulai menjadi perhatian, muncul pertanyaan lebih mendasar: sejauh mana hasil pemilu ini akan mengubah arah politik Israel terhadap rakyat Palestina? Sebab, pergantian pemimpin dan persaingan antarpartai belum tentu mengubah kebijakan yang selama ini ditandai oleh pendudukan, agresi, dan perluasan permukiman ilegal.
Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menilai hasil sementara pemilu tersebut mencerminkan pergeseran tajam masyarakat Israel ke arah rasisme, ekstremisme, dan fasisme.
You might also like
Dalam pernyataan persnya, Barghouti mengatakan menguatnya kelompok ekstrem kanan bukan sekadar perubahan komposisi parlemen, melainkan cerminan pergeseran politik dan ideologi yang lebih dalam di Israel.
Ia juga mengingatkan bahwa persaingan antara kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, tidak serta-merta menunjukkan perubahan sikap Israel terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina.
Menurut Barghouti, perbedaan tokoh yang bersaing memperebutkan kekuasaan tidak otomatis mengubah substansi kebijakan terhadap Palestina.
Ia menambahkan, Netanyahu berupaya memperkuat posisi Partai Likud dengan menarik dukungan dari partai-partai sekutunya. Strategi itu membantunya mempertahankan posisi dominan dalam persaingan politik, meskipun kubunya belum berhasil mengamankan mayoritas parlemen.
Ekstremisme Tak Bergantung pada Siapa yang Menjadi Perdana Menteri
Pengacara Khaled Zabarka juga menilai hasil pemilu memperlihatkan semakin kuatnya ekstremisme dan kecenderungan represif dalam masyarakat Israel. Menurut dia, arus politik kanan garis keras kian mendominasi panggung politik.
Zabarka mengatakan keunggulan sementara kubu Netanyahu memberinya peluang lebih besar untuk memperoleh mandat membentuk pemerintahan. Namun, posisi tersebut tidak menjamin keberhasilan membangun koalisi yang stabil karena masih ada perbedaan kepentingan dan perselisihan di antara partai-partai.
Ia menilai komposisi politik hasil pemilu menimbulkan kekhawatiran mengenai arah kebijakan Israel terhadap Palestina. Persoalan utamanya, kata dia, bukan hanya siapa yang akan menjadi perdana menteri, melainkan perubahan ideologi yang berlangsung di dalam masyarakat Israel.
Pergantian pemimpin, jika terjadi, belum tentu menghasilkan perubahan mendasar. Pengaruh kelompok garis keras yang semakin besar dalam sistem politik Israel dapat membuat kebijakan terhadap Palestina tetap berjalan dalam kerangka yang sama.
Pandangan Zabarka sejalan dengan penilaian Barghouti. Keduanya melihat persaingan Netanyahu dan Eisenkot sebagai perebutan kendali atas pemerintahan, bukan pertarungan yang dengan sendirinya akan mengubah sikap politik Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Tak Ada Mayoritas, Negosiasi Koalisi Terancam Berlarut
Hasil penghitungan sebagian suara yang diumumkan pada Rabu pagi menunjukkan kubu Netanyahu unggul atas kubu Eisenkot. Namun, keduanya masih jauh dari ambang mayoritas yang dibutuhkan, yakni 61 kursi dari total 120 kursi Knesset.
Berdasarkan angka sementara yang dicantumkan dalam laporan sumber, kubu Netanyahu memperoleh 54 kursi, sedangkan kubu Eisenkot meraih 49 kursi. Partai-partai Arab memperoleh total 17 kursi. Penghitungan suara yang masih berlangsung saat itu membuka kemungkinan perubahan komposisi kursi.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan baru tidak akan berlangsung mudah. Para pemimpin partai harus berunding untuk mencari mitra koalisi, sementara perbedaan pandangan mengenai bentuk kerja sama dan kebijakan pemerintahan berpotensi menghambat kesepakatan.
Zabarka menjelaskan bahwa setelah hasil resmi diumumkan, Presiden Israel Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan berbagai blok parlemen untuk menentukan kandidat yang paling berpeluang memperoleh dukungan guna membentuk pemerintahan.
Kandidat yang mendapat mandat memiliki waktu awal 28 hari untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan. Masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari.
Jika upaya itu gagal, proses politik dapat berlanjut ke mekanisme lain sesuai prosedur yang berlaku. Zabarka tidak menutup kemungkinan pemilu kembali digelar apabila kebuntuan politik berlanjut dan partai-partai tidak berhasil mencapai kesepakatan.
Dengan belum adanya mayoritas yang jelas, hasil pemilu justru membuka babak negosiasi baru yang berpotensi berlangsung panjang.
Partai Arab dan Arti Penting Representasi Politik Palestina
Di tengah persaingan dua kubu utama, meningkatnya representasi partai-partai Arab di Knesset menjadi salah satu perkembangan yang disoroti Barghouti.
Ia menilai kehadiran mereka memiliki arti politik yang melampaui perhitungan kursi parlemen. Menurut dia, hasil tersebut mencerminkan tekad warga Palestina yang tinggal di wilayah yang menjadi Israel sejak 1948 untuk menghadapi kelompok fasis, menolak diskriminasi dan pengucilan, serta mempertahankan identitas nasional mereka.
Barghouti memandang partai-partai Arab sebagai kekuatan politik yang dapat menghadapi meningkatnya rasisme di Israel, terutama ketika warga Palestina di wilayah tersebut terus menghadapi berbagai tekanan.
Dari sisi pembentukan pemerintahan, kursi partai-partai Arab juga berpotensi menentukan peluang terbentuknya koalisi alternatif. Dukungan mereka dapat menjadi faktor penting bagi kubu yang ingin mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Namun, peran itu tidak lepas dari persoalan. Belum semua partai oposisi Israel bersedia menjadikan partai-partai Arab sebagai mitra politik. Perbedaan sikap tersebut dapat membatasi kemampuan oposisi memanfaatkan dukungan parlemen yang tersedia.
Karena itu, besarnya representasi partai Arab belum tentu berbanding lurus dengan pengaruh mereka dalam pemerintahan. Dampaknya akan bergantung pada kesediaan kubu-kubu politik Israel menjalin kerja sama dan menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut.
Gaza, Tepi Barat, dan Palestina di Dalam Israel
Barghouti menghubungkan peran politik warga Palestina di dalam Israel dengan perjuangan rakyat Palestina di wilayah lainnya. Menurut dia, perbedaan lokasi dan kondisi tidak menghapus kenyataan bahwa mereka menghadapi persoalan nasional yang sama, yakni pendudukan Israel.
Ia menyoroti keteguhan warga Palestina di Tepi Barat dalam menghadapi serangan pemukim dan perluasan pos-pos pemukiman ilegal. Kota Hebron, menurut dia, juga menghadapi pembatasan dan operasi militer yang ketat.
Di Jalur Gaza, rakyat Palestina terus bertahan di tengah perang dan dampak kemanusiaan yang menghancurkan kehidupan mereka.
Barghouti menilai perlawanan terhadap perluasan pemukiman dan kebijakan rasis membutuhkan penguatan persatuan nasional Palestina. Keteguhan warga di Gaza, Tepi Barat, dan wilayah Palestina di dalam Israel, kata dia, merupakan bagian penting dari perjuangan menghadapi pendudukan.
Menurut pandangannya, pergantian pemerintahan dan perubahan koalisi di Tel Aviv tidak seharusnya mengaburkan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat Palestina.
Hasil pemilu kali ini memang dapat menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan Israel dan bagaimana kekuasaan dibagi di antara partai-partai. Namun, belum ada indikasi jelas bahwa perubahan tersebut akan menggeser kebijakan terhadap Palestina secara mendasar.
Pada akhirnya, pertarungan politik Israel tidak hanya berlangsung dalam negosiasi kursi dan jabatan. Bagi rakyat Palestina, persoalan yang lebih mendesak adalah apakah siapa pun yang memimpin pemerintahan baru akan mengubah kebijakan pendudukan, agresi, diskriminasi, dan perluasan permukiman yang selama ini membayangi kehidupan mereka.
Sumber: Palestina 48
