MUJAHIDDAKWAH.COM, JAKARTA – Anggota Komisi Hukum, Keamanan, dan HAM DPR RI, M Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk meminta tolongnya guna memberlakukan darurat sipil dalam mengatasi wabah virus corona. Selain itu, pemecahan masalah ini juga merupakan tantangan yang harus diselesaikan.
Politisi PKS ini menolak status darurat sipil untuk menentang wabah virus corona jenis baru ( Covid-19 ) itu.
“Terus terang saya bingung dengan Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan darurat sipil. Rencana pemikiran cara menggerakkan bukan fungsi organisasi, alih-alih meminta kebebasan. Apa dia tidak tahu resikonya, ”ujar Nasir Djamil dalam rilis pada Senin (30/3/2020).
You might also like
Menurut Nasir yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
Ia juga menghargai Pemerintah belum optimal dan maksimal dalam menerapkan kedua UU itu.
“Justru yang berhasil dilakukan adalah membuat alur komando kendali (kodal) yang lebih jelas. Ketiadaan kodal membuat upaya menanggulangi wabah virus korona berjalan parsial tanpa koordinasi yang terukur dan teratur. Jadi perlu Perpres untuk tugas dan fungsi kodal, ”katanya.
Nasir juga membahas, selama ini komando membahas di masing-masing daerah berbeda-beda. Sementara surat edaran Mendagri telah meminta gubernur, bupati, dan wali kota menjadi ketua gugus tugas Covid-19.
Di samping itu, Pemerintah melakukan karantina wilayah atau penguncian terbatas pada pengalihan transportasi warga dan moda transportasi umum. Kebijakan ini harus dinilai. Mengajak rakyat menjadi relawan dan menyiapkan target. Tentu saja para relawan ini perlu dipertimbangkan kepribadiannya, kesehatannya, dan tidak memiliki keinginan kriminal.
“Meyakinkan warga mau menjadi relawan itu juga penting dilakukan demi menumbuhkan harapan bagi rakyat karena kita bersatu dan mampu melawan corona. Lihat di Inggris, relawan di sana yang sudah meminta mencapai mencapai 4 juta, padahal pemerintah di sana hanya membutuhkan 2,5 juta relawan, ”ujar Nasir.
Politisi PKS juga mendukung Pemerintah agar tidak berlama-lama untuk memberikan bantuan atau mengintensifkan pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan wilayah karantina, baik ekonomi, sosial, psikis, dan medis.
“Intinya dalam menghadapi tantangan pandemi virus corona jangan lebih berwajah tapi kerja nyata yang dilindungi oleh jelas,” ujar politisi asal Aceh itu.
Laporan: Abdus Syakur
Editor: Muhammad Akbar
