MUJAHIDDAKWAH.COM, JAKARTA – Gubernur Jakarta periode 2016-2022 Anies Baswedan merespons tingginya biaya uang kuliah tunggal (UKT) di sederet Universitas Negeri di Indonesia.
Anies menyebutkan, anggaran biaya untuk dunia pendidikan memang mahal. Negara dinilai harus menanggung biaya mahal tersebut.
“Ini pernah saya sampaikan pada saat kampanye kemarin (Pilpres). Biaya pendidikan tinggi itu memang mahal. Dan negara harus memutuskan kepada siapa biaya ini diberikan, dibebankan,” kata Anies dihadiri KBA News di Kampung Marlina, Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu, 19 Mei 2024.
Menurutnya, negara harus bijak dalam memutuskan beban UKT, jangan sampai menjadi masalah baru keluarga yang kurang mampu.
“Kalau biaya itu dibebankan kepada keluarga, lebih besar daripada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah makmur,” tuturnya.
Dia menuturkan kalau negara harus mengalokasikan anggaran lebih untuk pendidikan di Indonesia.
“Negara harus alokasikan anggaran lebih banyak. Menanggung biaya lebih besar. Supaya Rakyat, keluarga-keluarga, kebanyakan bisa kuliah,” sambungnya.
Dia berharap, pemerintah harus banyak menyediakan program yang memudahkan masyarakat miskin untuk membiayai UKT.
“Masalahnya begini. Yang masyarakat makmur keluarga makmur mereka sanggup membiayai. Yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Yang kesulitan itu adalah mahasiswa dari keluarga tengah. Mau dibilang miskin dia tidak miskin. Mau dibilang makmur dia keluarganya belum makmur,” jelasnya.
Selain itu, Anies menilai kalau pendidikan tinggi merupakan eskalator sosial ekonomi di Indonesia. Sebab, yang mendapat akses pendidikan tinggi, derajat, kesempatan pekerjaan, dan kesejahteraannya lebih tinggi.
Maka dari itu, kata Anies, alasan pendidikan tinggi harus dapat alokasi yang lebih banyak sehingga tidak mengalami situasi yang seperti sekarang
“Nah, yang tengah ini gada program nya. Bagaimana caranya? Caranya dengan alokasi anggaran yang lebih banyak. Kalau dikatakan bahwa pendidikan tinggi itu bukan yang utama, tidak,” ujarnya.
“Di Indonesia pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Yang dapatkan akses pendidikan tinggi, derajat kesempatan pekerjaannya lebih tinggi, kesempatan sejahtera lebih tinggi,” sambungnya.
Sehingga, lanjutnya, dunia pendidikan harus mendapatkan alokasi yang lebih banyak, sehingga tidak mengalami situasi seperti sekarang. Kalau seperti ini diteruskan, maka mereka yang bisa kuliah adalah dari orangtua yang sudah kuliah dan makmur.
“Yang keluarganya belum kuliah belum makmur enggak pernah bisa kuliah nantinya,” tutupnya.
Laporan: Ahmad
Editor: Admin MDcom










































































