Setelah melewati perjalanan panjang dan berliku, penuh onak dan duri, penderitaan dan kesengsaraan. Kini Indonesia telah berumur 76 tahun. Usia dimana sebuah negara sudah melewati berbagai fase dalam eksistensinya. Pada tahap ini, sebuah bangsa butuh perawatan agar mampu tetap eksis dan pada tahap tertentu bersaing dengan negara-negara maju, dalam bidang ekonomi, politik, militer, teknologi, pendidikan, penelitian, pertanian, dan seterusnya. Lalu bagaimana merawat Indonesia?

Ketika berbicara masalah negara, maka ada empat elemen yang saling terkait yakni pemerintah, rakyat, wilayah, dan hukum. Kita awali dengan pemerintah dan kepemimpinan, sebab negara akan kuat dan kokoh jika pemimpinnya kuat. Kuat di sini bukan berarti memimpin dengan ototriter, kuku besi, mencengkram semua elemen masyarakat dengan aparat kepolisian dan militer. Kuat yang dimaksud adalah menyatunya kekuatan rakyat dengan pemimpin sehingga apa yang dilakukan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat, segenap kebijakan negara adalah merupakan kebutuhan rakyat secara mayoritas.

Menyatunya kekuatan rakyat dan negara yang diwakili para pemimpin mampu terwujud apabila rakyat mencintai pemimpinnya, dan para pemimpin menyayangi rakyatnya. Pemimpin pilihan rakyat yang berilmu dan berpendidikan pasti dipilih oleh rakyat yang berilmu dan berpendidikan pula. Kita berada pada zaman teknologi informasi yang tentu menyulitkan pemerintah untuk terus menerus berbohong dan membelakangi kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang berpendidikan dan menjalankan budaya ilmu.

Rakyat sebagai manusia memiliki berbagai kepentingan, dan yang paling dasar adalah memiliki mata pencaharian atau pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, sesuai bakat dan pendidikan, memiliki keluarga bahagia, tempat tinggal, dan lingkungan yang amana dan nyaman.

Negara dan pemimpin yang yang tidak mendahulukan kepentingan rakyat akan mengelola negara dengan cara menebarkan ketakutan kepada rakyat. Membuat undang-undang yang menekan dan mengekang rakyat, cara ini memang bisa melanggengkan priode kepemimpinan untuk beberapa saat. Inilah yang dianjurkan oleh Nicolo Machiavelli (w. 1527) dalam karya spektakulernya “The Prince”.

Ia menyarankan agar para pemimpin harus berusaha agar tidak dibenci oleh rakyatnya, bahkan lebih baik disayangi dan dihormati mereka karena akan mengukuhkan posisi para pemimpin. Tetapi jika pemimpin harus dan terpaksa memilih untuk ditakuti atau disayangi oleh rakyatnya, maka lebih baik dan lebih beruntung jika ditakuti. Rumusnya: semua orang akan patuh pada orang yang ditakuti tetapi tidak kepada yang disayangi, (Wan Daud, Budaya Ilmu dan Gagasan 1Malaysia, Kuala Lumpur, 2011: 19).

Teori Nicolo Machiavelli di atas sangat berbeda dengan filsafat dan praktik kepemimpinan dalam Islam yang menekankan agar pemerintah menyayangi rakyatnya dan rakyat sebaliknya akan tunduk, patuh dan taat kepada para pemimpin selama pemimpin tersebut menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam sistem pemerintahan Islam, musyawarah mufakat adalah asasnya, segala bentuk kebijakan dimulai dengan musyawarah yang dilandasi dengan adab dan ilmu. Ini pula yang tertuang dalam pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, juga “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Demikian pula dalam sistem pemerintahan demokrasi tulen, walau memiliki ruh yang berbeda dari sistem Islam, tetapi sangat menekankan kasih sayang dan penghargaan rakyat kepada pemerintah sebab para pemerintah dipilih oleh mayoritas rakyat.

Dalam buku “The Book of History” yang banyak memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh besar Cina seperti Lao Tzu (w. 604 sebelum Masehi) dan para filsuf dari tradisi Kung Fu Tzu:
Rakyat harus dihargai dan tidak seharusnya ditindas.
Rakyat adalah akar tunjang sebuah negara
Dan, jika akar-tunjang itu teguh, negara akan aman bahagia.

Pada dasarnya pemerintah yang berkuasa dengan menanamkan rasa takut kepada rakyat akan senantiasa mengeluarkan uang negara yang besar untuk polisi dan militer yang akan mengamankan para pemimpin. Bahkan mereka selalu hidup dalam kecemasan dan ketakutan terkait masa depan kekuasaan hingga sanak familinya. Mereka sadar bahwa pada suatu saat kemarahan rakyat tidak akan terbendung.

Namun pemimpin kesayangan rakyat umumnya selalu menonjolkan sisi hikmah, amanah, berani, beradab, sederhana, dan adil. Ia akan selalu mendapat pujian dan perlindungan dari raykat. Rakyat akan mati-matian membela pemimpinnya jika seorang pemimpin rela memasang badan demi kemaslahatan rakyatnya. Rakyat bahkan rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan pemimpinnya yang adil, di akhirat pula, akan mendapatkan naungan dimana saat itu mata hari hanya sejengkal dari kepala, dan tiada naungan kecuali yang Allah sediakan untuk mereka, salah satunya adalah pemimpin yang adil, (imaamun aadil).

Untuk sekala Indonesia, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemimpin, dalam hal ini secara spesifik presiden hingga kepala daerah memiliki tugas pokok untuk: Menyejahterakan segenap rakyat Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa; menjaga segenap tumpah darah; melakukan politik bebas aktif sehingga menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Elemen selanjutnya adalah rakyat. Sebenarnya rakyat dan pemimpin adalah satu kesatuan, sebab para pemimpin berasal dari rakyat, dan kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh rakyatnya. Jika rakyat senang menipu dan berbohong, maka akan dikaruniai pemimpin serupa, namun sebaliknya, jika rakyat adil, beradab, berilmu, berpendidikan, suka musyawarah mufakat, maka juga akan dikaruniai pemimpin seperti itu. Jika ingin pemimpin berkualitas maka mulailah dengan mendidik generasi penerus, mereka adalah rakyat dan sekaligus pemimpin masa depan.

Ada pun wilayah kekuasaan kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauki atau dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2017, secara resmi Indonesia mengklaim 2.590 pulau bernama ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sehingga pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau.

Elemen terakhir sebuah negara adalah hukum. Inilah yang menjadi penentu, jika sebuah negara produk hukumnya berisi keadilan bagi segenap rakyat, maka negara akan semakin kuat, jika produk hukumnya hanya untuk melindungi golongan tertentu, terutama untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu, atau hanya memuluskan para taipan dan cukong untuk mengeruk hasil bumi sebanyak-banyaknya, mengambil keuntungan untuk kepentingan individu dan golongan, maka pada saat tertentu revolusi akan meledak, bahkan menjadi tsunami untuk menggulung rezim penjaga kezaliman.

Karena itu, produk hukum harus muncul dari keinginan masyarakat dan atau demi kepentingan masyarakat. Tidak harus disetujui semua orang tetapi harus dilihat dan dikaji dari aspek kemaslahatan. Setiap undang-undang dan peraturan, maslahatnya harus lebih didahulukam dari mudharatnya.

Untuk merawat negara Indonesia, harus memperkokoh kepemimpinan, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat, menjaga NKRI agar tetap kokoh menyatu, dan harus memiliki kepastian hukum yang jelas, dan berbasis maslahat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diragayahu Indonesia Ke-76.

***********

Penulis: Dr. Ilham Kadir, MA
(Peneliti MIUMI, Pimpinan BAZNAS Enrekang dan Dosen Universitas Muhammadiyah Enrekang)

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel: www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)

Tinggalkan Balasan