MUJAHIDDAKWAH.COM, JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Aksi tersebut menjadi momentum konsolidasi elemen umat Islam untuk menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi bangsa sekaligus mendesak penegakan hukum secara konsisten.
Sejumlah ormas Islam yang terlibat antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI), PP Muhammadiyah, PP Persatuan Islam (Persis), PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wahdah Islamiyah, dan PP Al Irsyad.
Aksi tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh Islam, di antaranya KH Bachtiar Nasir, Jimly Asshiddiqie, Said Didu, Tamsil Linrung, Munarman, Ustaz Fadlan Papua, Ustaz Zaitun Rasmin, serta Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono.
You might also like
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan saat ini rakyat Indonesia menghadapi perkembangan keadaan bangsa dan negara. Dia secara tegas menyebut ada pihak yang zalim menggunakan kekuasaannya.
“Kita harus menjadi corong suara penyeimbang. Kalau ada kelompok pengkhianat, maka harus muncul yang mengimbanginya,” kata Jimly, Minggu (8/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama yang disebut sebagai Lima Tuntutan Rakyat. Pertama, rakyat bersatu bela Indonesia. Kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa. Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara. Keempat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelima, rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten.
Panitia pelaksana menjelaskan, aksi ini dilatarbelakangi oleh terusiknya akal sehat masyarakat serta kondisi bangsa yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pemilihan Masjid Agung Al Azhar sebagai lokasi aksi juga memiliki makna simbolis, mengingat tempat tersebut dipandang sebagai salah satu pusat perjuangan dan dakwah umat Islam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai berkumpulnya berbagai elemen masyarakat dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jimly mengatakan kegiatan tersebut dipersiapkan dalam waktu relatif singkat setelah sejumlah tokoh menghubunginya pada Jumat (6/11/2026). Menurut dia, kesamaan kepedulian terhadap situasi nasional menjadi salah satu alasan para tokoh berkumpul.
“Rupanya, ada hati nurani yang sama, yang mempersatukan kita. Ada akal sehat yang sama yang mempersatukan kita berkumpul di sini hari ini. Ini namanya moral power, logic power, karena kita menghadapi situasi dan kondisi negara yang mengkhawatirkan,” kata Jimly.
Sementara itu, anggota DPD RI Tamsil Linrung menyoroti persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya perlu segera mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
Tamsil mengatakan kehadirannya dalam aksi tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat mengenai perkembangan situasi nasional. Dia berjanji meneruskan aspirasi yang disampaikan dalam aksi kepada koleganya di DPD RI.
“Saya hadir di sini sebenarnya untuk menyerap aspirasi yang berkembang terkait dengan kondisi saat ini. Saya sangat memahami beberapa pembicara sebelumnya, saya akan teruskan kepada teman-teman di DPD,” kata Tamsil dalam orasinya.
Secara konstitusional, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan harus memenuhi ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai persyaratan konstitusional.
Persoalan administratif mengenai dokumen pendidikan tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberhentian wakil presiden dari jabatannya.
Laporan: Media ARBI
