MUJAHIDDAKWAH.COM, JAKARTA – Diskusi kebangsaan bertajuk “Membedah Dinamika Politik Nasional: Implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk Kemandirian Bangsa” yang digelar di kediaman Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Jalan Denpasar Raya Nomor 19, Jakarta Selatan, menjadi ruang pertemuan berbagai tokoh bangsa untuk mengurai persoalan mendasar yang tengah dihadapi Indonesia.
Selain menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier sebagai pembicara utama, forum tersebut juga dihadiri akademisi Ubedilah Badrun, cendekiawan Muslim dan ulama K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Erwin Moeslimin, serta sejumlah tokoh nasional lainnya yang memiliki perhatian terhadap arah pembangunan dan masa depan bangsa.
Dalam sambutannya, Tamsil Linrung menegaskan bahwa hingga saat ini terdapat dua cara pandang besar dalam melihat masa depan Indonesia.
You might also like
“Cara pandang kita tentang Indonesia hari ini ada dua. Satu, ada yang meletakkan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang tanpa tawar-menawar harus menjadi bangsa yang mandiri. Dan saya bersama sejumlah aktivis sejak dulu selalu memperjuangkan tema-tema kemandirian dan ekonomi kerakyatan,” kata Tamsil.
Menurutnya, gagasan kemandirian bangsa bukanlah konsep baru. Pemikiran tersebut telah lama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ekonomi kerakyatan yang konsisten mengedepankan kedaulatan ekonomi rakyat sebagai pilar pembangunan nasional.
Dalam forum yang berlangsung hangat namun sarat kritik tersebut, Kiyai Zaitun Rasmin menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilainya menjadi penyebab bangsa berada di persimpangan jalan. Ia menegaskan bahwa persoalan komunikasi politik, penegakan hukum, hingga keberanian menghadapi kekuatan oligarki menjadi tantangan yang tidak bisa lagi diabaikan.
“Kita di persimpangan jalan sekarang ini karena ada beberapa hal yang tadi sudah terungkap. Masalah komunikasi politik, masalah penegakan hukum. Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan bersama jika ingin bangsa ini melangkah lebih jauh menuju kemandirian dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Kiyai Zaitun Rasmin, Selasa (23/6/2026).
Pandangan tersebut muncul setelah para peserta diskusi membedah berbagai dinamika politik nasional yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada cita-cita ekonomi konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
Salah satu poin penting yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya membangun kekuatan intelektual untuk mengawal agenda perubahan nasional.
Kiyai Zaitun Rasmin menilai kampus harus menjadi ruang utama dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kembali kepada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Mahasiswa kita harus dihargai. Kita tidak boleh mencurigai mereka. Mayoritas mahasiswa adalah murni pejuang. Persoalannya adalah siapa yang membangun narasi kepada mereka. Karena itu kampus harus diramaikan dengan seminar-seminar yang membahas persoalan bangsa dan implementasi Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menilai perubahan tidak akan lahir apabila kelompok intelektual hanya menjadi penonton. Karena itu ia mengusulkan agar berbagai kalangan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Ketua MUI Bidang Ukhuwah tersebut juga menilai saat ini terdapat momentum yang berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya karena agenda perubahan tidak hanya disuarakan oleh masyarakat sipil, tetapi juga mulai mendapat perhatian dari lingkar kekuasaan.
“Kalau dulu saat reformasi kita hanya menyiapkan kekuatan masyarakat sipil, sekarang ada kekuatan politik yang juga mulai menyuarakan hal yang sama. Mudah-mudahan pada akhirnya bertemu dan benar-benar diwujudkan sesuai harapan bangsa,” katanya.
Ia optimistis bahwa apabila kelompok intelektual, organisasi masyarakat, akademisi, advokat, dan elemen bangsa lainnya mampu bergerak bersama, maka arus perubahan yang mengarah pada kemandirian bangsa dapat terbentuk secara nyata.
“Implementasi Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai wacana akademik, melainkan harus menjadi gerakan nasional yang mampu mengoreksi berbagai ketimpangan ekonomi, memperkuat kedaulatan negara, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa,” pungkasnya.
Laporan: Media UZR
