Dalam konteks negara-bangsa, negara adalah institusi yang paling bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan publik bagi rakyatnya, seperti sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, bahan makanan, transportasi, dan lain-lain.
Beragam jenis layanan publik itu menjadi alat tukar bagi legitimasi dari rakyat untuk negara dan pemerintah. Lalu bagaimana jika negara tidak hadir memberikan layanan publik kepada rakyatnya, dalam hal ini misalnya, negara tidak memiliki kemampuan secara finansial, atau tidak mampu menjangkau wilayah konflik, sehingga tidak terkontrol oleh negara? Colin P. Clarke dalam tulisannya baru-baru ini di Foreign Policy memberikan gambaran bagaimana kelompok-kelompok perlawanan lokal memberikan pelayanan publik, secara khusus di bidang kesehatan, kepada penduduk.
Dalam tulisannya yang berjudul “Yesterday’s Terrorists Are Today’s Public-Health Providers”, Colin membuka ulasannya dengan mengajak pembaca flashback ke tahun 2015.
Pada Oktober 2015, gempa berkekuatan 7,5 SR mengguncang Asia Selatan, menewaskan sekitar 400 orang. Mayoritas dari korban tewas tersebut berada di Pakistan. Colin menyebut, kelompok yang berada di garis depan yang merespon bencana alam ini adalah ribuan sukarelawan Jamaat-ud-Dawa, sebuah badan filantropi Islam milik kelompok jihadis Pakistan, Lashkar-e-Taiba.
Uniknya, kelompok Lashkar-e-Taiba ini selalu dicurigai memiliki ikatan dengan al-Qaeda. Sebagai akibat dari respon terhadap bencana alam tersebut, Jamaat-ud-Dawa,dan tentu saja Lashkar-e-Taiba, mendapat pujian luas atas upayanya untuk membantu memberikan dukungan dan mendistribusikan bantuan kepada orang-orang Pakistan yang terkena dampak gempa bumi.
Terjadinya pandemi virus corona akhir-akhir ini telah memperlebar peluang bagikelompok-kelompok perlawanan di berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan mereka memberikan pelayanan kesehatan di wilayah operasi mereka, di mana negara tidak hadir, untuk tujuan kelompoknya: mendapat simpati dan respek dari penduduk lokal, sekaligus mengikis secara perlahan kepercayaan terhadap negara incumbent.
Kesigapan Taliban
Di Afghanistan, Taliban, yang selalu dituding sebagai sekutu utama Al Qaeda pusat, telah gencar mengadakan sosialiasi kesehatan masyarakat untuk memberi tahu warga Afghanistan tentang bahaya virus corona, dan memberikan informasi tentang cara untuk memutus penyebarannya. Pada awal April, Afghanistan telah melaporkan 367 kasus virus corona. Menurut para pengamat, jumlah ini masih terbilang sangat rendah. Salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah infrastruktur kesehatan di negara itu yang tidak memadai.
Taliban juga telah menjanjikan akses yang aman bagi petugas kesehatan yang akan masuk dan melintasi wilayah yang dikontrolnya. Hal tersebut mungkin dilakukan oleh Taliban dalam upaya untuk membuktikan bahwa mereka dapat menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. Taliban bahkan menawarkan untuk menerapkan gencatan senjata di beberapa bagian Afghanistan terutama di wilayah yang penduduknya paling banyak terkena wabah tersebut.
Upaya Taliban untuk menyediakan layanan kesehatan ini merupakan bagian integral dari perjuangan politik dan militer Taliban untuk mendapat simpati dari penduduk. Laporan berjudul “Insurgent Bureaucracy: How the Taliban Makes Policy” yang dirilis United States Institutes of Peace (USIP) pada November 2019 menegaskan hal ini.
Ashley Jackson dan Rahmatullah Amiri, duo penulis laporan tersebut, menulisnya di halaman 29, “Taliban ingin menunjukkan dominasi mereka atas berbagai NGO dan pemerintah Afghanistan dengan mengendalikan layanan kesehatan. Dengan melakukan hal itu, mereka menantang otoritas pemerintah Afghanistan dan NGO. Ini memiliki aspek performatif, dalam hal ini, Taliban menginginkan warga sipil untuk melihat dominasi ini. Mereka juga menginginkan respek dari penduduk setempat karena menindak korupsi dan “memberikan” layanan kesehatan. Taliban mengendalikan klinik-klinik kesehatan, tetapi sekali lagi, mereka dibatasi oleh kurangnya pengetahuan medis yang mereka miliki. Taliban memeriksa klinik untuk memastikan bahwa ada staf dan mereka menyediakan obat-obatan dan layanan yang memadai.”
Selain jaminan ketersediaan layanan kesehatan, pekerja medis, terutama dokter, juga mendapat penghormatan. Terkait hal ini, halaman 25 laporan tersebut menuliskan, “Taliban telah secara luas membuka ruang terhadap layanan kesehatan, sebuah kondisi yang didorong oleh kebutuhan dan permintaan yang kuat oleh penduduk setempat. Permintaan perawatan kesehatan dan sekaligus penghormatan terhadap dokter pada umumnya tinggi di daerah-daerah yang dikontrol oleh Taliban, dan Taliban umumnya melihat sedikit alasan untuk menghalangi akses kesehatan. Hal ini mungkin sulit dipercaya oleh sebagian orang, mengingat bahwa Taliban telah dikaitkan dengan hancurnya ratusan klinik dan fasilitas kesehatan umum, terutama di bagian selatan dan tenggara negara itu…”
Taliban memang merupakan contoh yang “sempurna” tentang bagaimana sebuah kelompok perlawanan berhasil bertransformasi menjadi pseudo-government (pemerintahan bayangan) yang perlahan memukul mundur sekaligus melepas cengkeraman pemerintahan Kabul atas wilayah Afghanistan. Perjanjian damai yang diteken oleh Taliban dengan AS pada Februari lalu semakin mengokohkan eksistensi Taliban di negeri para Mullah tersebut.
Saat ini, Taliban semakin menjadi sorotan dalam dua hal. Pertama, respon Taliban terhadap pandemi corona di wilayahnya, akan semakin menentukan persepsi masyarakat Internasional terhadap “kelayakan” mereka menjadi penguasa Afghanistan. Kedua, sorotan masyarakat internasional terhadap tuntutan putus hubungan (lebih dari physical distancing atau social distancing) dengan Al Qaeda, sebagai konsekuensi perjanjian damai.
Respon Kelompok Lain
Di Idlib dan beberapa wilayah Suriah, kelompok Hay’at Tahrir Syam (HTS), yang merupakan kelompok bentukan mantan afiliasi Al Qaeda di Suriah, mengutip panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam buletin edisi Maret. Ebaa News Network, sayap media HTS, dalam buletin tersebut yang memberikan panduan tentang bagaimana warga Suriah dapat melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari virus corona.
Kelompok HTS mampu mencetak ribuan salinan buletin, dan distribusi utamanya diperkirakan berada di seluruh barat laut Suriah, di wilayan yang masih dikontrol oleh kelompok perlawanan terhadap rezim Suriah. Pada rilis awal April, HTS juga menyatakan penghentian sementara Shalat Jumat di seluruh wilayah yang dikendalikannya.
Jumlah kasus corona yang dilaporkan di Suriah saat ini baru 19 kasus. Banyak pihak berharap transparansi dari sang tiran kejam Suriah, Bashar al-Assad, yang terlambat mengadopsi langkah-langkah untuk membantu warga Suriah yang tinggal di daerah yang masih dikendalikan oleh rezimnya.
Di Somalia, di mana jumlah kasus yang dilaporkan saat ini masih relatif rendah, kelompok Al Shabab, yang dicurigai berafiliasi dengan al-Qaeda, mengadakan pertemuan selama lima hari, yang dilakukan para pemimpinnya pada bulan Maret lalu, untuk membahas virus tersebut. Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengakui “ancaman darurat” bagi dunia, termasuk umat Islam.
Seorang juru bicara Al Shabab mengatakan kepada Associated Press (AP) bahwa terlalu dini untuk mengomentari apakah kelompok itu akan mengindahkan permintaan PBB untuk menghentikan serangan, yang terus berlanjut, atau apakah Al Shabab akan memungkinkan pekerja kesehatan mengakses area yang dikontrolnya. Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemimpin Al Shabab untuk menanggulangi virus corona di wilayah yang dikuasainya.
Sebelumnya, Al Shabab telah menyebarluaskan propaganda yang menghubungkan virus dengan apa yang mereka sebut sebagai “pasukan tentara salib”, merujuk kepada pasukan militer misi perdamaian Uni-Afrika, yang dianggap membawa pandemi virus ke Afrika Timur. Dalam website resminya, Al Shabab juga memberikan laporan harian terkait persebaran virus corona di Afrika.
Faktor Pembeda
Mengapa respon beberapa kelompok perlawanan tersebut berbeda-beda? Kita bisa menemukan alasannya pada jurnal karya Maria Nizzero, yang berjudul “Ungoverned Spaces: Why some jihadist groups engage in public service delivery more than others?”
Dari hasil penelitiannya, Maria menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menentukan sebuah kelompok menyediakan secara keseluruhan atau hanya berkontribusi pada sebagian layanan publik. Keempatnya yaitu seberapa besar ukuran organisasi dan anggota kelompok, tujuan strategis yang ingin dicapai kelompok, sejauh mana pemberian layanan publik oleh negara, dan yang tidak begitu menentukan yaitu usiakelompok. Menurut Maria, keempat faktor ini yang memberikan pengaruh yang lebih besar dalam menentukan tingkat keterlibatan dalam penyediaan layanan sosial, dibanding faktor-faktor yang lain.
Penelitian tersebut juga menggarisbawahi kebutuhan kelompok perlawanan untuk memenangkan hati dan pikiran penduduk lokal yang berada di wilayah yang mereka kuasai, dalam rangka memenangkan persaingan dengan negara untuk menjadi penguasa yang baru.
Dalam penutupnya Maria menuliskan, “Seperti yang ditunjukkan oleh para akademisi, semakin besar harapan kelompok tersebut untuk bertahan hidup, maka akan meningkatkan cakrawala (pandangan) jangka panjangnya, sehingga memungkinkan kelompok tersebut untuk terlibat dalam kegiatan yang melebihi sekadar pertempuran fisik.
**********
Penulis: Multazim Jamil
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
