Hari-hari ini, “Salam Pancasila” sedang menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Sejumlah video “Salam Pancasila” beredar luas di media sosial. Beberapa group WA membagi-bagikan video “Salam Pancasila”. Satu video menampilkan seorang lelaki mengetuk pintu rumah sambil mengucap “Salam Pancasila” berulang kali. Karena tak ada jawaban dari tuan rumah, maka lelaki itu menggerutu, “Sudahlah, ini bukan orang Indonesia.”
Heboh “Salam Pancasila” juga sudah memasuki ruang sidang DPR. Anggota DPR ada yang meminta agar Kepala BPIP bisa menahan diri dan tidak membuat kontroversi lagi di tengah masyarakat. Setelah pro-kontra soal “Salam Pancasila” meluas, akhirnya BPIP membuat klarifikasi bahwa BPIP tidak pernah mengusulkan penggantian Assalamualaikum dengan Salam Pancasila.
Di masa Orde Baru, pernah ada seorang menteri yang menolak menggunakan salam Islam. Namanya, Dr. Daoed Joesoef. Ketika menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaam, Daoed Joesoef menyatakan secara terbuka, bahwa ia tidak mau mengucapkan salam secara Islam.
Saat dikritik, Daoed Joesoef memberikan bantahannya: ”Aku katakan, bahwa aku berpidato sebagai Menteri dari Negara Republik Indonesia yang adalah Negara Kebangsaan yang serba majemuk, multikultural, multiagama dan kepercayaan, multi suku dan asal-usul, dan lain-lain, bukan Negara Agama dan pasti bukan Negara Islam.” (Daoed Joesoef, Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 532).
Ibadah
Bagi seorang muslim, mengucapkan salam termasuk bagian dari ibadah yang dicontohkan tata caranya oleh Nabi Muhammad saw. Salam khas Islam itu adalah “Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” Redaksinya pun diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.
Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, disebutkan, bahwa beberapa sahabat pernah memberi salam kepada Rasulullah saw dengan ucapan: ‘‘Alaika as-salaam ya Rasulallah” sampai tiga kali. Mendengar itu, Rasulullah saw meluruskan salam mereka: ‘Jangan kalian berkata seperti itu. Sesungguhnya ‘alaika as-salaam itu adalah salam kepada orang mati.”
Jadi, meskipun makna salam itu sama-sama baik, tetapi setiap bentuk redaksi salam, ada tempatnya masing-masing. Inilah salah satu keunikan ajaran Islam yang memiliki “uswah hasanan” (suri tauladan) yang lengkap, sampai hal yang sekecil-kecilnya.
Sebagai agama wahyu yang murni (genuine revealed religion) – sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas – Islam memiliki ciri khusus. Yakni, Islam memiliki uswah hasanah (suri tauladan) yang lengkap. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, umat Islam memiliki panduan berperilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.
Karena merupakan ibadah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw, maka umat Islam pasti keberatan jika ”salam Pancasila” dipromosikan sebagai pengganti salam Islam. Karena itulah, gagasan kepala BPIP itu mendapat penolakan yang luas, bahkan menjadi bahan candaan di media sosial. Wajar, jika kemudian BPIP segera membantah kabar tentang akan adanya rencana penggantian”salam Islam” dengan ”salam Pancasila”.
Sebagai muslim dan juga pakar studi Islam sepatutnya Kepala BPIP justru mempromosikan salam Islam. Sebab, Islam adalah agama yang universal. Nabi Muhammad saw diutus untuk seluruh manusia. Selain bernilai ibadah, salam Islam adalah identitas kaum muslimin, dimana pun berada.
Selama ini tradisi salam Islam sudah begitu membudaya di berbagai lingkungan masyarakat, baik lingkungan kenegaraan, pendidikan, maupun lingkungan dunia hiburan. Selama ini tidak ada masalah dengan menguatnya tradisi salam Islam di tengah masyarakat itu. Karena itu, cukup aneh, tiba-tiba muncul gagasan perlunya ”Salam Pancasila”.
Sejarah terulang
Kita berharap, BPIP mau belajar dari sejarah Orde Baru dalam menempatkan Pancasila. Mantan Wakil Kepala BIN, As’ad Said Ali dalam bukunya, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, menulis: “Kecenderungan untuk menempatkan Pancasila sebagai “ideologi negara” kembali terulang pada masa Orde Baru. Cikal bakalnya sudah tertanam sejak Demokrasi Terpimpin.”
Menurut As’ad, di masa Orde Baru, Pancasila telah ditempatkan sebagai sebuah ideologi tunggal yang komprehensif; Pancasila adalah jiwa dan kepribadian, Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah dasar negara, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, di tangan Orde Baru, Pancasila mengalami nasib yang tragis.
Begini kata As’ad Said Ali tentang nasib Pancasila: ”Sejarah selanjutnya dapat kita simak. Pancasila yang telah direbut negara justru kedodoran ketika menjelaskan perilaku pemerintahan. Masyarakat tidak mampu mengontrol, karena kebenaran dan kontrol ideologi hanya milik negara. Padahal, Pancasila belum mampu berkembang menjadi ”ideologi ilmiah” atau apa pun yang dapat dipertandingkan dengan ideologi-ideologi besar. Keinginan Pancasila untuk membumi malah kontraproduktif menjadi indoktrinasi. Pancasila kemudian tersudut, dikeramatkan, dimonopoli, dan dilindungi dengan tindak kekerasan. Pancasila yang keropos itu akhirnya mengalami nasib naas; jatuh tersungkur bersama rezim Orde Baru. Masyarakat menjadi trauma dengan Pancasila. Dasar negara ini seolah dilupakan karena hampir identik dengan rezim Orde Baru. Tragedi demikian seperti mengulang pengalaman tiga dekade sebelumnya. Sejarah berulang.”
Peringatan As’ad Said Ali itu perlu kita renungkan. Kita berharap, semoga, setelah ini tidak muncul gagasan dari BPIP untuk mengadakan ”Zikir Pancasila” atau ”Kuburan Pancasila” yang tidak lagi memisah-misahkan kuburan berdasarkan agamanya.
*************
Depok, 23 Februari 2020
Penulis: Dr. Adian Husaini
(Pendiri INSISTS, Ketua Program Doktor UIKA Bogor, Penulis Buku dan Pendiri Pesantren At-Takwa Depok)
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
