“Hubungan kami baik, bisa dikatakan kami mesra, bukan begitu, pak?” kata Prabowo, Jumat, 11 Oktober 2019.
“Sangat mesra,” Jokowi menimpali sambil tertawa.
“Banyak yang gak suka mungkin,” ucap Prabowo lagi
You might also like
Dalam pertemuan empat mata itu, kata Jokowi, keduanya membahas soal koalisi ke depan. “Ini belum final tapi kami bicara banyak mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi kami,” tutur Jokowi.
—
Demikian pembicaraan dua figur yang sedang mesra. Merenda hubungan politik di atas rakyat yang terlanjur terbelah oleh polarisasi politik. Tentu hal ini mungkin tak bisa dibayangkan sebagian benak masyarakat akar rumput ketika beberapa bulan lalu. Sejak 2014 hingga pertengahan 2019 ini bumi Indonesia terasa panas seperti beberapa senti dari gunung berapi yang hendak meletus.
Dan ketika letusan itu terjadi di aksi protes 22 – 23 Mei 2019, korban berjatuhan. Nyawa menjadi tak ada harganya. Ibu-ibu yang menangisi anak-anaknya. Masyarakat yang terlanjur beranggapan bahwa politik dalam panggung demokrasi di Indonesia adalah soal hidup dan mati, maka nyawa pun menjadi pertaruhan. Retorika-retorika pada masa menjelang dan saat Pilpres dipompa terus-menerus pada masyarakat yang (sudah) terbelah. Hitam dan putih. Pancasila versus anti-Pancasila. Moderat lawan Radikal. Baik lawan jahat.
Maka tak heran jika ada masyarakat kemudian rela mati membela salah satu kandidat. Kondisi diciptakan seakan ini adalah pertarungan hidup mati seperti di arena gladiator atau medan jihad seperti Perang Badar. Dianggap sebagai satu kebenaran mutlak. Sayangnya semua ini adalah panggung sandiwara politik.
Politisi kita terlalu licin untuk diikat dalam prinsip dan kebenaran. Politik adalah seni memperoleh kekuasaan. Lawan bertukar menjadi kawan dalam sekejap. Cacian menjadi pujian. Oposisi bertukar pakaian menjadi koalisi. Lampu kuning praktek demokrasi di Indonesia diterabas. Politik semakin nyata tanpa oposisi yang berimbang. Koalisi-konsesi dan komunikasi berjalin erat masa-masa ini. Beberapa pihak sudah mengingatkan resiko ini. Manuver Prabowo dan Gerindra menjajaki opsi koalisi berarti akan menjadi jalan tol pemerintahan tanpa oposisi kuat.
Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan gemuknya koalisi berpotensi negara akan dikuasai elit semata. Sistem Presidensial idealnya mengedepankan azas check and balances. Hanya saja, kasak-kusuk berbagi kursi akan menjadi sistem presidensial yang pincang pengawasan. Siti Zuhro mengingatkan hal ini harus menjadi alaram bagi masyarakat sipil untuk mewaspadai kekuasaan, karena ini adalah sinyal menuju oligarki.
Oligarki. Demikian kata tersebut hanya sayup-sayup terdengar ketika pemilu. Umat Islam terlalu riuh dalam politik orang baik melawan orang jahat. Melihat tokoh yang diusungnya adalah jalan keselamatan. Padahal oligarki adalah aktor, bukan sistem. Oligarki menurut Jeffrey Winters dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia (2013) menyatakan bahwa “Oligarki bukan merujuk pada sistem kekuasaan oleh aktor tertentu.”
Oligarki adalah proses politik dan pengaturan oleh sekelompok individu kaya yang tidak hanya disokong oleh sumber daya material, tetapi juga terpisahkan dalam perbuatan yang membuat mereka berkonflik dengan sebagian besar segmen masyarakat (bahkan kadang sesama mereka). Oligarki berpusat pada tantangan poltik untuk mempertahakan kekayaan mereka.
Oligarki-lah sekelompok orang di balik kuasa politik di Indonesia. Kadang kaum oligark ini juga ikut bermain dalam panggung politik. Maka kita tak perlu mengenyitkan dahi ketika panggung politik mesra-mesra saat ini kembali terjadi. Winters bahkan menunjuk, sejak pilgub DKI 2012, Joko Widodo sudah didukung oleh oligarki. Salah satunya tentu saja adalah Prabowo Subianto. (Jeffrey Winters (2013) Jika saat ini terjadi kembali hubungan yang mesra, maka ini hanyalah tarian politik lama dalam pentas oligarki.
Sumber kekayaan memang menjadi basis dari kekuatan oligarki. Mereka adalah aktor yang didukung oleh kekayaan. Oligarki seperti amfibi. Mereka dapat hidup dalam dua alam, baik itu alam otoritarian maupun alam demokrasi. Menurut Winters, “Baik dalam demokrasi atau sistem otoritarian, semakin lebar kesenjangan kekayaan, maka semakin besar kekuatan dan pengaruh individu tersebut dan semakin intens kesenjangan materi itu mewarnai motif politik dan tujuan para oligark.” (Jeffrey Winters (2013)
Winters menunjuk munculnya kaum oligarki di Indonesia. Sistem kolonialisme Belanda di Indonesia tidak menciptakan lahirnya para oligark. Namun mereka lahir sejak berkuasanya orde baru. Pengelolaan ekonomi Indonesia yang condong kapitalistik melahirkan para pengusaha kaya yang mendekat pada kekuasaan Orde Baru. Namun Suharto dapat menjinakkan para oligark ini dan menggenggam mereka lewat kekuasaaannya (Jeffrey Winters (2013).
Perlahan-lahan Keluarga Cendana lewat anak-anak Suharto kemudian menjadi kaum oligark itu sendiri dan menggangu sistem pertahanan kekayaan para kaum oligark lainnya. Suharto menolak untuk menahan anak-anaknya dan membuat mereka ikut terjun ke dalam bisnis yang melibatkan kekuasaan ayahnya.
Ironisnya Jenderal Prabowo Subianto saat itu menerima ganjaran pahit ketika berani untuk bersuara mengenai sepak terjang anak-anak Suharto. Cendana telah menjadi ancaman sumber kekayaan ketimbang pusat untuk mempertahankan kekayaan para oligark (Jeffrey Winters: 2013).
Ketika rezim Orde Baru tumbang, para oligark tetap bertahan, kecuali segelimtir loyalis Suharto. Para oligark kemudian beradaptasi dengan sistem demokrasi yang baru di era reformasi. Mereka dengan cepat bertahan dan beradaptasi dalam kekuasaan karena sumber kekayaan mereka. Para oligark mempunyai uang, kerajaan media, jaringan dan sebagian posisi dalam partai politik yang membuat mereka mendominasi sistem demokrasi yang baru dan mengejar tujuan mereka. (Jeffrey Winters: 2013)
Sistem politik di Indonesia tak menyediakan perangkat untuk mengekang kaum oligark. Di Indonesia para oligark malah mempertahankan eksistensi mereka dalam kancah politik dengan membangun dinasti politik. Meski demokrasi Indonesia saat ini condong liberal, namun kaum oligark lama (termasuk dalam politik lokal) dapat mempertahankan posisi mereka lewat kooptasi sumber daya dan akumulasi kekayaan. Sistem elektoral menjadi pertarungan yang tak imbang. Akhirnya dinasti oligarki ini mampu mempertahankan diri dan menciptakan demokrasi yang semu. (Dede Mariana dan Luthfi Hamzah Husin : 2017).
***********
Penulis: Beggy Rizkiansyah
(Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB))
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
