Beberapa waktu lalu, Publik Indonesia dihebohkan dengan statement kontroversional dari ketua umum BPIP. Pejabat Negara tersebut, dalam sebuah pidotonya menyatakan “Musuh terbesar dari Pancasila adalah Agama”. Kejadian ini memang sudah berlalu sekitar 2 bulan yang lalu, tetapi atsar atau impact statement ini sangat berbahaya jika tidak diluruskan maknanya sesuai Historis dan kebenaran sesungguhnya. Pada artikel ini penulis ingin memberikan sanggahan dari kejadian ini berdasarkan relasi antara Pancasila dan Islam, mempertimbangkan latar belakang posisi yang sangat strategis dari pejabat tersebut. Pada umumnya, masyarakat menyebut figur publik sebagai “influencer” yang pendapatnya akan sangat mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia .
Secara garis besar, kritikan atas statemen tersebut dapat kita derivasi dari API sejarah II karya Mansur Suryanegara.
“Setelah melalui perjalanan Panjang datanglah kemenangan dari Allah pada 9 Ramadhan 1364 H/17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan Kemerdekaanya. Proklamasi terjadi pada Bulan penuh rahmat yaitu Ramadhan dan harinya pun penuh rahmat yaitu hari Jumat. Dan dalam pembukaan UUD ’45 pun tertulis “Rahmat Allah” artinya kemerdekaan ini benar-benar disematkan untuk umat Islam dengan segala perjuanganya. Sayangnya peristiwa tersebut tidak pernah diagungkan untuk umat Islam, tetapi sejarah selalu menutupi fakta ini. Bahwa Kemerdekaan Indonesia terjadi dalam balutan suasana sakral Islam.“
Di dalam UUD 1945 dijelaskan:
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.“
Berdasarkan dokumen tertulis, ini tentu dapat kita pahami dengan teliti, bahwa tuduhan yang mendudukkan Agama sebagai musuh Pancasila tidaklah tepat. Lebih khusus, kita sadari betapa sejumlah besar tuduhan tersebut mengarah kepada stereotyping Islam sebagai umat yang dekat dengan aksi kekerasan dan terorisme. Tuduhan tersebut tentu saja historis dan tidak mencermati isi UUD 1945. Pancasila dan Islam, faktanya sangat dekat dan bersinergi.
Pancasila dan Islam dalam Ikhtiyar Ulama
Dalam UUD 1945, juga tertulis di awal, Rahmat Allah SWT . Kalimat ini menegaskan unsur-unsur keagamaan dalam Sistem Perundangan Indonesia. Oleh karena itu, ambigu jika kita katakan Agama adalah musuh dari Pancasila, sedangkan esensi utama dalam UUD 45 yang dijadikan sumber dari Pancasila adalah tersemat Nama Allah Tuhan untuk umat Islam.
Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan, tepatnya di tanggal 18 Agustus 1945 M/10 Ramadhan 1364 H, Para Ulama berhasil merumuskan pendalaman lebih atas UUD 1945 dalam memaknai Ketuhanan Yang Maha, Kiayi Wahid Hasyim dan Ki Bagoes Hadikoesoemo sepakat bahwa makna Tuhan YME yang dikaitkan dengan Agama, maka Agama yang mengajarkan Ke-Esaan adalah Islam atau tauhid.
Menurut Rois Amm Nahdhotul Ulama (NU) K.H. Ahmad Shiddiq, “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila yang pertama menurut rumusan semul., Rumusan “Ketuhanan yang maha Esa” itu mencerminkan pengetian Tauhid atau monoteisme murni menurut akidah Islamiyah yang dijelaskan dalam Surat Al-Ikhlas. Jialau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa”. Dari pendapat Rois Amm N.U tersebut, nampaklah jelas dan terang apa arti dari Yang Maha Esa yaitu merujuk kepada Allah yang Tunggal. Pendapat K.H. Ahmad Shiddiq, lagi lagi memperkuat relasi antara Pancasila dan Islam.
Ketum MUI di tahun 1976, Prof. Hamka menjelaskan tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna tersebut, yang merujuk pada pendapat Tuhan dalam Pancasila dan UUD 1945 bukanlah Tuhan yang diajarkan oleh suatu agama, ada juga yang mengartikan itu adalah sumber dari jiwa bangsa Indonesia, penafsiran-penafsiran seperti ini nampaknya telah menodai kaum yang beragama, seakan-akan Tuhan dan ajaran agama tidak boleh berpatisipasi dalam tata hukum kenegaraan. Tetapi semua itu terbantah dalam pembukaan UUD 1945 tertulis dengan jelas: “atas berkat rahmat Allah”. Maka penafsiran-penafsiran diatas nampaknya harus batal dan tak berlaku karena sejatinya Tuhan dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah Allah wahdahu.
Penegasan dari Hamka, menurut penulis sangat tepat dan berlogika sangat pas sesuai fenomena. Penafsiran-penafsiran tentang Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila nampaknya mencoba mengaburkan dari makna Aslinya, tetapi semua itu terbantah dengan pendapat Prof.Hamka, dalam pembukaan UUD sudah sangat jelas dengan kalimat Atas berkat Rahmat Allah, sehingga sudah barang tentu, tidak kita perlukan lagi penafsiran lebih lanjut.
Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 1983, Munas Alim Ulama’ N.U diadakan di Situbondo. Munas ini memutuskan sebuah deklarasi tentang Hubungan Islam dan Pancasila, yaitu: Pertama, Pancasila sebagai dasar Falsafah negara bukan Agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Kedua, Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”sebagai dasar NKRI, menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila lain, mencerminkan tauhid dalam pandangan Islam. Ketiga, Bagi Nahdhotul Ulama Islam adalah Akidah dan Syariah, meliputi Aspek hablumminallah wa hablumminannas. Keempat, Penerimaan Pancasila dan pengamalannya adalah wujud umat islam dalam menjalankan syariat Islam. Kelima, Sebagai konsekuensi dari sikap diatas, NU berkewajiban menjaga dan mengamankan pengertian yang benar dan pengalamannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.
Penulis melihat, dari hasil Munas Alim Ulama N.U di tahun 1983, Umat Islam telah mengambil sikap jelas dan terang, yaitu memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dengan Tauhid dalam Islam. Tauhid disini merujuk kepada Yang Esa hanyalah Allah SWT. Ringkasnya, Sila pertama mengandung ajaran utama dalam Islam yaitu Tauhid. (Editor: Abdullah Muslich Rizal Maulana)
Referensi:
1. http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
2. https://20.detik.com/blak-blakan/20200212-200212003/-blak-blakan-kepala-bpip-jihad-pertahankan-nkri
3. Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, (Depok: Gema Insani Press, cet.ketiga, 2017)
4. Prof. Dr. Kaelan, Negara Kenbangsaan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013),
5. Prof. Mansyur Suryanegara, API Sejarah Jilid II
************
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Penulis: Alvin Qodri Lazuardy S.Ag
(Alumni Universitas Darussalam Gontor)
Artikel: www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
