Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Kaab bin Ujrah: “Semoga Allah melindungi kamu dari imârah as-sufahâ`.” Kaab bertanya, “Apa itu imârah as-sufahâ`, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mereka adalah para pemimpin sesudahku, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku…” (HR Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).
Fenomena aneh politik akhir zaman banyak bermunculan. Hubungan pemimpin dengan yang dipimpin dalam bingkai kasih sayang telah hilang. Politik tangan besi dipilih dalam membangun pola hubungan penguasa-rakyat.
Sebanyak 31 ribu personel Polri dan TNI telah dikerahkan untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Ahad, 20 Oktober 2019. Pengamanan acara itu dinilai berlebihan dan membuat masyarakat tak nyaman. Framing kepemimpinan yang tak dirindukan rakyat dibangun sendiri oleh negara.
Anehnya, Kemenag justru salah alamat. Melalui Ma’had Jami’ah IAIN Salatiga, Kemenag mengadakan pengajian akbar bersama Gus Miftah Habiburokhman, pada Jumat (12/10/2019) malam dengan tausiyah pentingnya sikap keberagaman yang moderat. Sebuah sikap yang kontradiktif. Pemerintah yang bersikap anti keberagaman justru rakyat yang dihimbau agar toleran terhadap keberagaman.
Tak cukup tausiyah Kemenag, Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo bahkan menyatakan telah memberi sanksi disiplin berupa pencopotan jabatan atau non-job terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengunggah konten pro-Khilafah di media sosialnya, Rabu (16/10/2019). Dalam tangkapan layar yang ditunjukkan Tjahjo kepada awak media, ASN tersebut mengunggah kalimat “Era Kebangkitan Khilafah telah Tiba”.
Pun dalam Surat Edaran BKN kepada PPK tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS yang terbit Mei 2018 lalu, disebutkan bahwa menyebarluaskan pernyataan ujaran kebencian di media sosial bisa membuat ASN dihukum.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan hukuman yang menanti pun beragam. Mulai dari hukuman ringan berupa teguran, hukuman sedang berupa penundaan naik pangkat dan gaji, dan hukuman terberatnya sendiri menurut Ridwan adalah pemecatan bagi ASN.
Rupanya islamophobia masih kental menyelimuti pemerintahan kali ini. Banyak prediksi menyatakan kriminalisasi ulama dan simbol-simbol Islam akan terus berlangsung atas nama deradikalisasi.
Pengamat Terorisme, Al Chaidar, menilai Menteri Agama memang sepantasnya memimpin program deradikalisasi. Menurutnya, pemahaman keliru tentang agama merupakan faktor utama yang memicu seseorang menjadi radikal bahkan melakukan aksi terorisme. Maka Al Chaidar mendorong Menag baru, Fachrul Razi yang berasal dari militer memfokuskan program deradikalisasi ke pesantren dan madrasah.
Sementara Mahfud MD sebagai Menkopolhukam juga diminta oleh Jokowi menangani hal-hal berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan antiterorisme. Termasuk penunjukan Probowo menjadi Menhan juga dengan pertimbangan meniadakan oposisi bagi kabinet Jokowi jilid II. Tidak ada oposisi dalam bingkai demokrasi bermakna kabinet memiliki kebebasan tanpa batas.
Demikianlah hakikat demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi menutup celah koreksi kepada penguasa sehingga penguasa leluasa berpihak kepada kepentingan korporasi. Radikalisme dalam pandangan ekonomi kapitalisme-demokrasi dibaca sebagai potensi bahaya ideologis dalam setiap penolakan dan kritik terhadap kebijakan liberalisasi dan privatisasi.
Akankah kali ini rezim semakin menunjukkan keganasannya dan mengadopsi gaya Orde Baru, setelah berhasil menjadi penguasa dengan cara-cara yang dikritik banyak pihak?
Jaminan Kritik dan Muhasabah dalam Sistem Islam
Hukum mengoreksi penguasa (muhasabah li al-hukkaam) adalah fardhu atas kaum Muslimin. Memang seorang penguasa wajib ditaati, meskipun mereka melakukan kedzaliman dan memangsa hak-hak rakyat. Akan tetapi, taat kepada penguasa lalim, bukan berarti meniadakan kewajiban melakukan koreksi atas diri mereka, atau bolehnya berdiam diri terhadap kemungkaran mereka.
Al-Quran telah menyatakan kewajiban ini di banyak tempat.
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali Imran: 104)
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Ali Imran: 110)
Dari Hudzaifah al-Yamani dikisahkan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
“Demi Dzat yang jiwaku dalam genggamanNya, hendaknya kalian benar-benar memerintahkan pada kemakrufan, serta mencegah dari perbuatan mungkar, atau sampai Allah betul-betul akan memberikan siksaan untuk kalian dari sisiNya, yakni meskipun kalian berdoa kepadaNya dengan sungguh-sungguh, niscaya Dia tidak akan mengabulkan (doa) kalian.” (HR. Ahmad dan Tirmidziy)
Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Sa’id al-Khudriy yang menyatakan:
“Siapa saja diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan lisannya, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)
Dengan demikian, Islam telah menjadikan mengoreksi penguasa sebagai tabiat dan tradisi masyarakat. Wajar, dalam pidato pertama Umar bin Khatthab pasca menerima bai’at, ia berpidato dengan sebuah pidato yang masyhur. Sebelum menasehati rakyatnya, Umar terlebih dulu meminta nasihat rakyatnya.
“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan.
Orang lemah di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. Orang kuat di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu Wata’ala.
Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku. Kini marilah kita menunaikan Shalat semoga Allah Subhanahu Wata’ala melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.”
Kesimpulannya adalah, dalam Islam tidak pernah dikenal istilah oposisi sebagaimana dalam sistem demokrasi. Namun bukan berarti Islam mengharamkan kritik dan koreksi terhadap penguasa. Bahkan, Islam memandang mengoreksi penguasa sebagai kemuliaan yag besar.
At-Thariq menuturkan sebuah riwayat,
“Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, seraya bertanya, “Jihad apa yang paling utama.” Rasulullah saw menjawab,’ Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang lalim.“ (HR. Imam Ahmad)
Oleh sebab itu, yang dirindukan oleh rakyat hari ini adalah hadirnya penguasa-penguasa yang mencintai rakyatnya, dan sebaliknya rakyatnya pun mencintainya.
Rasulullah SAW pernah berdoa,
“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.” (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah).
Pertanyaannya, akankah pemimpin yang mencintai rakyatdan dicintai rakyat hadir dalam sistem demokrasi yang berasaskan sekulerisme?.
***********
Penulis: Endiyah Puji Tristanti, S.Si
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
