“Manusia datang dan pergi, ada yang naik dan ada yang jatuh. Segala sesuatu yang disebut alam tidak tetap. Yang tetap merupakan kebenaran Allah. ” –Buya Hamka
Bak air bah datang menerjang, baru-baru ini media-media Islam dibredel tiba-tiba oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). [1] BNPT berdalih pembungkaman ini dilakukan karena media Islam radikal dan menjelek-jelekkan pemerintah. Kalau kita membaca sejarah, maka pembungkaman pers Islam ini merupakan langkah mundur jauh ke belakang.
Lahirnya pers, khususnya Pers Islam di Indonesia memang tak selalu diiringi kisah menyenangkan. Sejak zaman kolonial, pers di Hindia Belanda juga dirintangi oleh berbagai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial. Aturan beragam, awalnya terdiri dari batasan yang dikenal dengan nama Drukpersreglement . Salah satu butirnya mewajibkan setiap surat kabar untuk memberikan materi sebelum diterbitkan. Peraturan ini berlaku sebelum abad ke 20. Peraturan tentang (memperbaharui materi cetak sebelum di terbitkan) tidak berlaku lagi. Setelah perubahan tahun 1906, tahun 1914 dibuat aturan yang lebih keras. [2] Aturan ini dikenal dengan Haatzaai Artikelen(artikel yang menunjukkan kebencian). Kebencian yang menentang adalah kebencian terhadap pemerintah kolonial dan melawan kelompok lain di Hindia Belanda. Aturan ini segera diproses kurban. Insan pers mulai terjebak dengan aturan ini. Baik tokoh pers nasional (sekuler) maupun dari pers Islam.
Seorang Tokoh Muhammadiyah dan Sarekat Islam, yang juga seorang jurnalis, yaitu Haji Fachrodin yang merasakan kerasnya aturan ini. Ia sempat masuk penjara karena tulisannya di surat kabar Srie Diponegoro yang cukup tajam mengkritik pemerintah kolonial tentang kehidupan para petani di Klaten. [3] Ia juga harus setuju dengan pemerintah kolonial lagi untuk meminta persetujuan Srie Diponegoro. Menurut keterangan cucunya yang bernama Noor Rochman Hadjam, setidak-tidaknya sampai dua kali masuk penjara karena kasus delik pers. [4]

Demi persetujuan pers, setelah ditolak pemberontakan tahun 1926, pemerintah Kolonial melangkah lebih jauh ,. Gubernur Hindia Belanda yang bernama Tn. De Jonge sampai membuat aturan pers Persb reidel Ordonantie yang diberlakukan mulai 12 September 1931 di seluruh Hindia Belanda. Dalam peraturan itu, gubernur jenderal berhak mengajukan percetakan, persetujuan, dan penyebaran surat kabar harian untuk menjamin ketertiban umum. [5] Persbreidel Ordonantie ini bertindak sewenang-wenang karena tidak melibatkan lembaga peradilan. Hubungi banyak orang yang terjegal aturan ini. Termasuk dari media Islam, seperti Medan Rakjat milik Permi dan Pahlawan Moeda milik HPII. [6]
M. Natsir mengkritik penerapan aturan pada praktiknya yang diskriminatif tersebut. Misalnya saat Majalah Studien yang menerbitkan krangan Pastur Sepuluh Berge yang menghina ajaran Islam. Majalah tersebut nyatanya bebas melenggang tanpa hukuman. Natsir mempertanyakan hal itu dengan mengatakan,
“Lebih dari tjukup membuktikan jang teguh dan terang untuk orang Islam, bagaimana kuatnja keneutralan Pihak Kekuasaan itu dalam semua ‘urusan agama!’ Dalam berhadapan dengan musuh-musuh Islam jang tidak putusnya mengiris-iris, menusuk-nusuk perasaan ke Islaman mereka, kaum Muslimin insaf pula, mereka terkait di bawah kekuasaan jang njata-njata dan positief dipindahkan sendiri, dari urusan jang tentang agama mereka. ” [ 7]
Berbagai rintangan yang menghadang dan disembunyikan di Hindia Belanda saat itu. Termasuk pers Islam. Salah satunya adalah Pedoman Masyarakat yang diterbitkan di Medan. Majalah ini menjadi salah satu majalah dengan tiras tinggi kala itu. Di bawah pimpinan Buya Hamka dan Yunan Nasution (majalah kelak menjadi tokoh partai Masyumi), Majalah Pedoman Masyarakat menyebar ke berbagai daerah di tanah air.
Runtuhnya kekuasaan Belanda dan digantikan oleh Jepang tak membuat dunia pers menghirup nafas lega. Rezim fasis Jepang malah lebih menggila dengan berbagai aturan untuk mengatur gerak pers di tanah air. Pembungkaman pers Islam terus berlanjut pada zaman penjajahan Jepang.
Jepang sangat rakus membabat kekayaan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk bahan baku media cetak, kertas. Semua orang di Indonesia sedang mencari kesulitan. Kerakusan Jepang semakin menjadi-jadi. Kertas sudah tidak ada lagi di pasaran. Membahas, mempelajari media, Pedoman Islam, Masyarakat, setelah mengabdi selama 8 tahun bagi umat, sejak tahun 1935. [8]
Pedoman Masyarakat boleh mati, namun nahkodanya tetap ingin terus berlayar dengan perahu baru. Yunan Nasution, Buya Hamka dan kawan-kawannya yang lalu menerbitkan majalah Semangat Islam Majalah ini semakin dibuka oleh Jepang. Seperti diketahui, pada zaman penjajahan Jepang diberlakukan Undang-Undang No.16 tentang sensor preventif dan Surat Izin Terbit (SIT). [9]
Pernah sebuah kompilasi majalah ini akan menurunkan gambar Tenno Haika –pemimpin bangsa Jepang yang didewakan- ke halaman dalam, namun rupanya rencana itu dirancang oleh petugas dinas penerangan Jepang yang menyensor secara lengkap setiap kali dilakukan. Langsung saja, siapkan gambar yang harus ditempatkan di halaman depan. Yunan Nasution sebagai pemimpin redaksi berhak atas hal itu. Namun petugas itu tidak peduli. Akhirnya Buya Hamka sebagai pemimpin umum turun tangan. Berkat kelihaiannya yang berhasil Jepang, ia berhasil membuat rencana itu menerima gambar rencana yang didewa-dewakan rakyat Jepang itu ke halaman dalam.

Meski begitu, hari-hari berikutnya, Jepang semakin tajam mendapatkan majalah ini. Sensor pers berlangsung di mana-mana dan setiap saat. Sampai akhirnya majalah ini tidak mampu lagi menghadapinya. Majalah ini akhirnya berhenti berhenti setelah sekitar dua tahun menjalin hubungan baik dengan pembaca dan tetap mempertahankan semangat Islam. [10]
Jika dibandingkan dengan zaman penjajahan Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang, dengan pasca kemerdekaan, maka bagaikan langit dan bumi ditangguhkan. Di masa itu tidak ada sensor dan lisensi yang diterbitkan, demikian juga bisa diterbitkan member member dan berkomentar secara bebas. Kemerdekaan pers terjelma dan dipraktikkan. Inilah yang disampaikan oleh wartawan, Rosihan Anwar, menyebut ciri pers Indonesia di zaman revolusi fisik (1945-1949). [11]
Pada tahun 1950-1953, pers memasukki masa tenang. Jumlah yang berkembang dari 75 media harian dengan peredaran kira-kira 400.000 eksemplar, menjadi 104 media harian dengan peredaran sebanyak 630.000 eksemplar. Pasca kemerdekaan, pers tampil tidak disiplin, mudah tersinggung, tidak mau dikritik, pedas , dan idealis. [12]
Pers kala itu mengusung ideologinya masing-masing. Harian Abadi menjadi corong partai Masyumi berseteru dengan Harian Rakjat yang mengabdi pada PKI. Saling serang tak terhindarkan. Perseteruan untuk perang kata-kata di media massa. Malang bagi Abadi, sebagai corong Masyumi, ia mulai terpojok tatkala Presiden Sukarno pasca pemilu 1955 mulai mesra dengan PKI. Setelah Demokrasi Terpimpin ditahbiskan menjadi haluan negara, Sukarno meminta pers yang sesuai dengan kepuasan dirinya. Pers dikehendaki sesuai dengan bingkai Manifesto Politik (Manipol) ala Sukarno.
Pers Islam yang sangat kritis bagi Presiden Sukarno mulai kesulitan. Pembubaran partai Masyumi pada tahun 1960, membuat Harian Abadi mulai menghitung hari-hari menerima ajalnya. Peraturan Peperti No. 10/1960 ditambah dengan keputusan Presiden 3568 / HK / 1960 mengetok palu kematian untuk Harian Abadi. Hanya 2 bulan setelah Masubumi dibubarkannya. [13]
Islam Pers lain yang sangat kritis terhadap majalah yang dipimpin Buya Hamka, Pandji Masyarakat . Namun, kekritisan Pers Islam ini akhirnya tetap berujung pada pembredelan oleh pemerintah. Pandji Masyarakat dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Oktober 1960. Majalah ini ditulis sebagai “Demokrasi Kita” . Buya Hamka menyindir kejadian itu dengan mengutip,
“Madjalah ini karena alasan dia ingin merdeka, ingin merdeka , dan tidak mendjadi Pak Turut, tidak. Bagaimana bunji gendang, begitu langkah tari. Dia menjuarakan apa yang dijakininja. Karena menjangkaulah Indonesia merdeka maka rakjatnja pun merdeka apa jang terasa di hatinja, dorongan dari sanubarinja, didukung oleh budi pekertinja. Merdekanja bukan pembohong merdeka, terapi bertanggung jawab di hadapan sedjarah dan di hadapan Allah! ”
Buya Hamka juga menuturkan otoritas pada masa yang membreidel dan memberangus surat kabar, baik harian, maupun majalah yang isinya belum pandai menyesuaikan diri dengan negara yang telah menuju kultus perseorangan dan diktator. [14] Pada tahun 1960, Pemerintah hanya mengizinkan surat kabar yang dikeluarkan. [15]
Jatuhnya Sukarno yang disusul naiknya Soeharto, nyatanya tak membuat orang lama menghirup udara bebas. Setelah melindas PKI, dan menghabisi hak politik para tokoh Masyumi, Presiden Suharto mulai menunjukkan watak tirannya. Nadhlatul Ulama saat itu menjadi kekuatan politik umat Islam yang sangat keras mengkritik Presiden Suharto. Di bawah kepemimpinan karismatik KH Bisri Syansuri, NU bersuara sangat lantang khususnya terhadap isu-isu yang bertentangan umat Islam, seperti kristenisasi, soal aliran kepercayaan hingga pengamalan P4.
Harian Duta Masyarakat sebagai kelompok suara Nahdiyyin sangat sering mengkritik Soeharto. Sifat kritis NU rupanya membuat pemerintah khawatir. Pemerintah lalu mengajukan rancangan UU Pers ke DPR-GR. Dalam rancangan itu, semua surat kabar harus mendukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus menyetujui “hak kontrol, kritik, dan koreksi yang melindungi korektif dan konstruktif.” [16] ‘Persa Pancasila’ memang menjadi jargon rezim Orde Baru dalam membingkai pers sesuai keinginan mereka. [17]
NU tidak banyak menentang rancangan Undang-Undang itu, sementara peserta pendaftar mulai resah. Keresahan ini menjadi tantangan kompilasi kemudian, Soeharto melontarkan pernyataan yang membantah pers, “Jangan sampai aku menentang!” [18]
Kekhawatiran pemerintah juga terlihat dalam tanggapannya terhadap beberapa Caleg tertentu yang dianggap ekstrem dan dicurigai melibatkan Darul Islam. Ketika daftar Caleg dibuat, 18 calon dari NU ditolak oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Mengetahui hal ini, ulama tahu. Pada bulan April, 700 ulama perundingan di Tebuireng dan mengeluarkan fatwa yang dikeluarkan umat Islam untuk mencoblos satu partai Islam dan meminta kepada pemerintah untuk melancarkan kegiatan yang “dapat melemahkan rakyat.” Kala itu semangat-semangat jihad dikobarkan NU dan dijawab oleh Presiden pemerintah akan membalasnya dengan semangat jihad yang sama. [19]
Di tengah panasnya hubungan antara penguasa dan NU, NU dituduh telah membentuk satu kelompok ekstremis Komando Jihad. Ansor disebut-sebut yang mengumpulkan pemuda-pemuda Islam. Padahal lencana Ansor yang bertuliskan “Djihad Fisabilillah” merupakan jargon anti-komunis. Menteri Agama melalui Tokoh NU Kiai Dachlan melalui koran Duta Masyarakat 28 Juni 1971 tidak ragu-ragu menyatakan sikap menentang. Ia mengatakan, “Pembangunan bukan hasil karya suatu golongan.” [20] Menjelang pemilihan umum 1971. Harian Duta Masyarakat dibungkam oleh rezim Orde Baru, tahun 1971, setelah dipertimbangkan minggu tenang diambil pemilu 1971. [21]
Meskipun diterima-tahun setelah pemilu 1971, rezim Orba kerap menghembuskan isu ‘Komando Jihad’ bagi umat Islam. Partai Persatuan Pembangunan yang menentang hukum Orba kala itu, sangat dirugikan dengan isu tersebut. Hal ini membuat salah seorang tokoh NU, KH Saifuddin Zuhri, mantan jurnalis yang juga mantan Menteri Agama bersuara. Komando Jihad ‘ itu kritis . Ayah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini, mempertimbangkan masalah yang membuat masyarakat menderita, dicekam kecemasan. Istilah ‘Komando Jihad’ pun tak jelas maknanya. Tak cukup dengan ‘Komando Jihad’ , isu ‘Negara Islam’ pun dihembuskan. Tidak jelas ditujukan kepada siapa pun. Ia lalu menekankan,
“Ditolak, oleh sepintas lalu, isyu ‘Komando Jihad’ dapat dikesankan untuk disetujui bagi umat Islam, sekurang-tinggi untuk golongan yang dikatagorikan ‘ekstrim.’ Kitapun tidak lebih tahu, siapa golongan ‘ekstrim’ tersebut. Apakah itu anti Orde Baru? Yang anti Pancasila? Yang anti UUD 45? Yang anti Pembangunan? Yang anti musyawarah? ” [22]

Pembungkaman terhadap pers, dalam hal ini pers Islam memang telah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Pembredelan, pemenjaraan mengintai para insan pers Islam. Warisan kolonial nampaknya tetap lestari menembus masa Sukarno, Orde baru bahkan seperti yang kita alami sampai saat ini. Tak cukup dengan itu, isu ekstrimisme, radikalisme ditaburi ke dalam masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan, rasa saling curiga, bahkan tidak mungkin dipertanyakan.
Pembungkaman media-media Islam yang terjadi saat ini sama saja kembali dikembalikan penjajahan ala Belanda, Jepang, serta diktator orde lama dan orde baru. Namun, kita harus memutuskan, sebab di atas segala kekuasaan, ada kekuasaan yang lebih tinggi. Tidak ada yang berhasil yang memenangkan Allah.
“Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan lisan (tipu daya) mereka, tetapi Allah (membalikkan) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya.” (Ash-shaff: 7-8).
[1] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/01/nm4629-ini-penyebab-situs-islam-diblokir diunduh pada Rabu, 1 April 2015
[2] Wiratman, Herlambang Perdana. 2014. Kebebasan Pers, Hukum dan Politik di Indonesia: Studi Sosial-Hukum . Disertasi pada Universitas Leiden tidak diterbitkan.
[3] Mu’arif, Benteng Muhammadyah Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachrodin (1890-1929), Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, hlm. 173
[4] Mu’arif, Ibid, hlm. 179
[5] Badruzzaman Busyairi, Ibid, hlm.91
[6] Wiratman, Herlambang Perdana.
[7] M. Natsir. Zending Contra Islam dalam Islam dan Kristen di Indonesia . Peladjar Bulan Sabit: Bandung, 1969.
[8] Badruzzaman Busyairi, Ibid, hlm. 106-107
[9] Rosihan Anwar, Artikel Seniman dan Waratwan dalam perjuangan 1942-1950 di Majalah Panji Masyarakat No.634 1-10 Januari 1990, hlm. 41
[10] Badruzzaman Busyairi, Ibid, hlm. 107-108
[11] Rosihan Anwar, Ibid, hlm. 41
[12] Edward C.Smith, penerjemah : Atmakusumah, Alex A. Rachim, Arie Wikdjo Broto, Pembreidelan Pers Indonesia , Grafiti Pers: Jakarta, 1986, hlm. 91
[13] Wiratman, Herlambang Perdana.
[14] Kata Sambutan Buya Hamka di Majalah Pandji Masyarakat 5 Oktober 1966
[15] Edward C.Smith , Ibid, hlm.189
[16] Adree Feillard, NU berhadapan dengan Negara Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna , LKIS: Yogyakarta, 1999, hlm.104-105 , hlm. 106
[17] Wiratman, Herlambang Perdana.
[18] Adree Feillard, Ibid, hlm.107
[19] Adree Feillard, Ibid, hlm. 156-157
[20] Adree Feillard, Ibid, hlm. 157
[21] Wiratman, Herlambang Perdana.
[22] KH Saifuddin Zuhri. Isyu “Komando Jihad” dan “Negara Islam” dalam Unsur Politik dalam Da’wa. Al Ma’arif: Bandung, 1982.
***********
Penulis: Beggy Rizkiansyah
(Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa)
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)

















































































