Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyidik dugaan penyimpangan dalam penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota. Sesuai aturan, 92 persen dialokasikan untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, tambahan tahun itu justru dibagi imbang: 50 persen reguler dan 50 persen khusus. Kebijakan inilah yang kini menjadi sorotan KPK.
Lembaga antirasuah telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta mengindikasikan adanya lobi dan aliran dana dalam distribusi kuota khusus. Status perkara sudah naik ke penyidikan per 9 Agustus 2025.
You might also like
Di ruang publik, nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut disebut. Pertanyaannya: apakah PBNU terlibat? Jawabannya: belum tentu. Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Artinya, setiap individu maupun institusi wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menyeret nama PBNU sebelum ada penetapan tersangka bukan hanya tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip due process of law.
Hukum vs Opini Publik
Kasus ini harus dipahami dalam dua ranah.
- Ranah hukum, menjadi domain KPK dan pengadilan. Indikasi bukanlah konklusi (kesimpulan).
- Ranah opini publik, yang rentan terhadap trial by media atau social media.
Dalam ranah hukum, kesabaran menunggu proses adalah kewajiban. Sementara di ranah opini publik, penyematan label “tersangkut” kepada organisasi sebesar PBNU tanpa dasar hukum jelas adalah tindakan yang tidak proporsional.
Kontribusi NU dalam Sejarah Bangsa
NU berdiri pada 1926, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa revolusi, Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 memobilisasi umat membela kedaulatan negara momen yang kini diperingati sebagai Hari Santri. Pasca-kemerdekaan, NU bersama TNI dan ormas Islam lainnya berada di garda terdepan melawan PKI.
Di luar ranah politik, NU juga menjadi motor dakwah kultural, meneruskan warisan Wali Songo. Melalui jaringan pesantren, NU berhasil mengajak banyak masyarakat abangan dan kejawen kembali pada tauhid dan ibadah. Kini, reputasi NU semakin luas, dari gerakan sosial seperti LAZISNU dan LPBINU hingga diplomasi antaragama di forum global seperti R20 dalam Presidensi G20 Indonesia.
Sejarah dan kontribusi ini menunjukkan bahwa reputasi kelembagaan NU tidak boleh diguncang hanya oleh opini yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Menjaga Objektivitas
KPK tentu harus menuntaskan kasus kuota haji 2024 dengan transparan dan objektif. Namun, publik juga perlu bijak: jangan sampai wacana kasus ini bergeser dari fokus substansial yaitu tata kelola kuota dan siapa pengambil keputusan menjadi stigma kelembagaan yang hanya memperkeruh suasana.
Di sisi lain, KPK juga diharapkan berhati-hati dalam menyampaikan perkembangan kasus. Pernyataan yang prematur bisa menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu ketenangan masyarakat, apalagi di era media sosial yang sarat dengan isu negatif.
Asas praduga tak bersalah adalah fondasi keadilan. Mari kita hormati proses hukum yang berjalan, mendukung KPK menuntaskan kasus secara transparan, sekaligus menolak segala bentuk framing yang menjatuhkan pihak mana pun tanpa kepastian dasar hukum. Wallahul-muwaffiq ila aqwamith-thariq.
***********
Yogyakarta, 15 September 2025
Penulis: M. Agung Bramantya, Ph.D.
(Ikatan Cendekiawan Wahdah Islamiyah – ICWI)
Demikian Semoga Bermanfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel: www.mujahiddakwah.com (Mengispirasi dan Menyuarakan Kebenaran)
![🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang keberanian menjaga nilai-nilai yang membuat sebuah bangsa tetap bermartabat. Mari terus merawat keberanian untuk bersuara, menegakkan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan. Kemerdekaan akan lebih bermakna ketika kita mampu mengisinya dengan nilai kepedulian, keberanian, dan kontribusi nyata bagi sesama. Sebab, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta melawan setiap penjajah yang menista tanah suci (Baitul Maqdis) dan Masjidil Aqsa al-Mubarak. www.mujahiddakwah.com
[ Bersuara - Menginspirasi - Bergerak ] #indonesia #kemerdekaanindonesia #masjidalaqsa #prabowo #mujahiddakwah](https://scontent-sin2-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/780910531_17976653331093484_2692693040347743731_n.webp?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=100&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiRkVFRC5iZXN0X2ltYWdlX3VybGdlbi5DMyJ9&_nc_ohc=_5TgXLz6ObMQ7kNvwEs9wzU&_nc_oc=Adp0uphAg7OvUt80Hs3vKteLeVeTjaFnjK6WZbDqwqB-DtjKcGj3uduyn63I0nLvGZc&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-sin2-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=mDBubEjRnJzuBqwmWFdUiQ&_nc_tpa=Q5bMBQKdUh4jga__9H8cjRMyVbbAK5FTo66OUSJdpWMO1RlapCd8c5DNIT8kyOrzfgJZt3SO8J2rYvjd&oh=00_AQEjjkcFvjtE36UVRDkJzbQgt0CTFszm-cjvqKBu1hMHUA&oe=6A8DA1F6 "🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang keberanian menjaga nilai-nilai yang membuat sebuah bangsa tetap bermartabat. Mari terus merawat keberanian untuk bersuara, menegakkan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan. Kemerdekaan akan lebih bermakna ketika kita mampu mengisinya dengan nilai kepedulian, keberanian, dan kontribusi nyata bagi sesama. Sebab, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta melawan setiap penjajah yang menista tanah suci (Baitul Maqdis) dan Masjidil Aqsa al-Mubarak. www.mujahiddakwah.com
[ Bersuara - Menginspirasi - Bergerak ] #indonesia #kemerdekaanindonesia #masjidalaqsa #prabowo #mujahiddakwah")
