Dibawah Cengkraman dan Tekanan Oligarki ~ Mujahid Dakwah

Kita sama -sama resah terhadap nasib bangsa ini ke depan kalau oligarki terus mencekram. Dan bila rakyat diam atau terus suaranya mau dibeli di Pemilu 2024 maka Pilpres tahun 2024 sejatinya dari sekarang juga sudah selesai, wong tinggal para taipan konglomerat pelaku bisnis dan politik ( oligarki/PengPeng) itu tunjuk aja orang siapa yg “dimaui” semua sdh selesai. Dan sekarang siapa yg dimau oligarki juga sudah jelas, apalagi tidak ada perubahan Presidential Threshold 20 %, bertambah muluslah keinginan mereka menguasai nasib dan perjalanan bangsa ini.

Padahal kita kalau mau jujur dengan segala kekurangan dan kelebihan di antara nama-nama yg sekarang disebut -sebut Nyapres banyak yg masih punya nurani, rasa Nasionalisme tinggi dan lebih mementingkan bangsa dan negaranya daripada kepentingan pribadi dan keluarganya, tegasnya sosok yang berkomitmen menegakkan hukum dan KKN.

Dari kalangan Purnawirawan militer ada Gatot Nurmantio yg tidak diragukan lagi cintanya pada rakyat dan bangsa Indonesia, Pak Gatot Nurmantio yg juga kita ketahui dan yakini mencintai luar biasa negeri ini dan disukai dikalangan TNI. Dari kalangan sipil , ada Anies Baswedan yang tidak diragukan/disangsikan lagi kemampuan dan komitmenya utk menjadi pemimpin di Republik ini makanya Jakarta maju pesat luar biasa sejak dipimpinnya.

Refleksi Kemerdekaan RI ke 81: Revitalisasi Negara Pada Jalur Konstitusi UUD NRI 1945

Agustus 17, 2026

Sayangnya nama – nama di atas kayaknya gak “disukai” oligarki. Adapun nama lain, ya kalau mau jujur belum layak utk memimpin bangsa dan negara besar ini. Tapi jangan salah yg tidak disebut itu justru bisa jadi yg akan jadi di tahun 2024, karena saat ini memang 90 persen oligarki sudah menentukan siapa yg akan jadi “wayangnya”.

Mau melawan oligarki? Jangan perang terus dengan buzzer di medsos, turun ke masyarakat terangkan/cerahkan mereka, tanyakan pada rakyat apakah akan mau terus menderita? Kalau gak mau menderita dengan beban harga tinggi dan sulit cari kerjaan, juga sulit usaha, ya jangan pilih wayangnya oligarki. Memang tidak mudah menjelaskan pada orang yg prakmatis.

Mereka pasti pilih 100-200 ribu meski harus menderita sepanjang lima tahun atau sepuluh tahun. Tapi kalau demokrasi bejalan di negeri ini, kita harus bekerja di lapangan memberi pencerahan tidak hanya di media sosial saja, kita manfaatkan kecerdasan kita mumpung masih ada waktu.

Demikian halnyahiruk-pikuk pemindahan ibu kota negara (IKN). menjadi terang bagi rakyat/ masyarakat, betapa arogan dan sombongnya mereka. Bahwa pemindahan IKN yan tidak melalui kajian Pertahanan akan mengancam kedaulatanbangsa /negara, mengingatkan kita bahwa pemindahan pusat pemerintahan bisa saja, namun melalui proses penyusunan konsep pemindahan itu telah dilakukan kajian secara akademis/feasibility study, apakah proyek IKN ini feasible atau tidak. Tidak sembarangan maupun secara sewenang wenang oleh penguasa selagi berkuasa. Tidak ada partisipasi publik.

Pengesahan UU tentang IKN baru oleh DPR terang-terangan menunjukkan kesewenang wenangan para penguasa politik dan oligarki bisnis. Sekaligus memperlihatkan bahwa Presiden, DPR, para politisi dan partai-partai politik (kecuali satu saja) tidak lagi memiliki martabat.

Tidak sulit membaca hubungan hierarkis yang menempatkan kelompok cukong (oligarki bisnis) di atas Presiden dan DPR. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur oleh pemerintah dan itu dipaksakan hari ini, adalah pamer kekuatan oligarki cukong itu.

Inilah urgensi pemindahan ibu kota. Urgensi untuk pamer kekuatan oligarki cukong. Masih adakah atau sudah tidak ada yang lain upaya melawan kekuatan oligarki cukong itu. Upaya untuk melawan atas ketakpedulian kedaulatan bangsa dan negara terancam di balik pemindahan IKN.

**********

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel: www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)