MUJAHIDDAKWAH.COM, MAKASSAR – Departemen Hubungan Masyarakat PP Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) sukses menggelar Simposium Kebangsaan Pada Jumat 11 September 2021. Kegiatan ini digelar lewat aplikasi Zoom sejak pukul 19.30 WIB dan dihadiri oleh ratusan peserta yang antusias mengikuti hingga acara selesai 4 jam kemudian.

Seperti halnya simposium yang diadakan tahun lalu, LIDMI kembali menghadirkan berbagai tokoh nasional dari berbagai elemen untuk menguraikan ide dan gagasannya mengenai kondisi Indonesia saat ini dari beberapa perspektif.

Kegiatan kali ini dihadiri oleh 6 pembicara diantaranya Dr.Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A dan Dr.H.Syariefuddin Hasan, M.M., M.B.A (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Denny Indrayana, S.H.,L.LM., Ph.D (Wamenkumham 2011-2014), H. Tamsil Linrung (Anggota DPD RI), Dr.K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A (Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat), dan Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si (Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin). Dua pembicara yang semula diharapkan hadir yakni Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo (Panglima TNI 2015-2017, Presidium KAMI) dan Hanta Yuda AR (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia) mengkonfirmasi ketidakhadiran menjelang acara karena sesuatu hal.

Dr.H. Syariefuddin Hasan, M.M., M.B.A sebagai pembicara pertama fokus membahas isu amandemen UUD 1945 dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sedang ramai diperbincangkan. Beliau sendiri mengaskan bahwa sampai saat ini MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen tersebut.

Alhasil, MPR RI masih terbuka untuk menerima saran dan masukan mengenai pembahasan PPHN. Secara lugas, Wakil Ketua MPR RI ini menyampaikan keyakinannya tentang manfaat yang besar dari PPHN untuk bangsa dan negara.

Senada dengan hal tersebut, Dr.Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A juga menegaskan belum adanya keputusan yang final mengenai amandemen UUD 1945. Kalaupun ada rencana kesana maka sama sekali tidak ada pembahasan mengenai implikasi lain berupa perpanjangan masa jabatan presiden dan hal lainnya yang diisukan beberapa bulan ini. Beliau menyatakan sikap PKS yang sangat menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden tanpa kompromi.

Sementara itu, Prof. Denny Indrayana, S.H.,L.LM., Ph.D dari Integrity Law Firm dalam paparan materinya mengulas tentang kondisi Indonesia dari aspek hukum dan HAM serta aspek pemberantasan korupsi. Dalam penyampaiannya sekitar 30 menit, salah satu yang beliau soroti adalah buruknya kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia dan pelemahan KPK. Menurutnya KPK harusnya diatur dalam UUD agar lebih kuat intervensinya.

“Kewenangan KPK seharusnya diatur dalam UUD. Kalau kita melihat di negara ASEAN, hanya Indonesia yang pengaturan lembaga anti korupsinya diatur oleh Undang-Undang. Kebebasan pers juga harus dikuatkan. Tidak ada salahnya komisi pers diangkat sebagai menjadi organ konstitusi,” ungkapnya dengan tegas.

Pembicara keempat, Dr.K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A sebagai perwakilan dari MUI Pusat menyampaikan pentingnya bangsa Indonesia untuk terus melakukan penyuaraan aspirasi di tengah berbagai masalah yang ada.

“Meskipun aspirasi itu kadang dianggap sebagai angin semata, akan tetapi menurut beliau perjuangan itu tidak boleh dihentikan,” tegasnya.

Pembicara selanjutnya, H. Tamsil Linrung selaku perwakilan dari DPD RI mengulik aspek sosial politik dari perspektif yang berbeda. Mengenai PPHN, beliau mengungkapkan ramainya sikap sinis terhadap rencana tersebut. Salah satu yang menjadi persoalan adalah jika sekiranya PPHN itu ditetapkan maka bagaimana pertanggung jawaban Presiden terhadap itu. Pada forum apa akan disampaikan hal itu.

“Jika usulan mengenai PPHN disepakati dalam kajian tentang amandemen maka jadinya kembali lagi seperti dulu. Karena presiden bisa jadi bertanggung jawab kepada MPR, maka MPR kembali sebagai lembaga tertinggi di negara kita. Memang usulan dari MPR tersebut tidak akan serta merta diterima dalam pembahasan jika 2/3 anggota setuju. Tapi yang namanya konsensus politik, semua bisa terjadi,” ujar Tamsil Linrung.

Pada kesempatan terakhir, Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si selaku Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin mengulas tentang kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Beliau memulai dengan membandingkan model pembangunan ekonomi di berbagai era.

Pada era Orde Baru, Trickle Down Effect menjadi pilihan ekonomi pemerintah. Pada masa reformasi, dipilih model distribution model, karena Trickle Down Effect dianggap menimbulkan banyak masalah. Kemudian pada tahun 2009 yang ditandai dengan adanya alokasi pendidikan sebesar 20% sebagai amanat UU, arah model pembangunan ekonomi Indonesia berubah menjadi People Development.

Maka dari itu, menurut beliau seharusnya di era sekarang ini kurikulum yang ada harusnya diarahkan menuju terbentuknya sumber daya yang memiliki skill enterpreneur. Bukan hanya dilahirkan untuk menjadi pekerja.

Untuk diketahui, simposium ini adalah kegiatan webinar yang kesekian kalinya dilaksanakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia selama masa pandemi dengan memanfaatkan media Zoom. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat sekaligus memberikan respon terhadap isu-isu aktual yang dialami oleh anak bangsa.

Laporan: Asrullah
Editor: Muh Akbar

Tinggalkan Balasan