Memasuki abad ke-20, berbagai kondisi semakin tak menentu. Eksistensi pemerintah kolonial Belanda semakin terancam, perlawanan dan desakan terjadi di hampir semua wilayah jajahan. Perseteruan antara kaum muda dan kaum tua juga semakian menguat; di antara mereka ada yang bersikap konservatif terhadap penjajah, ada pula yang sebaliknya; bersikap progresif.
Proses ketegangan politik tersebut akhirnya berbuah kemerdekaan. Wilayah Nusantara yang telah ratusan tahun dijajah akhirnya benar-benar merdeka dan diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Masyarakat senang, seluruh wilayah jajahan merayakan kemerdekaan; berita tersebut dengan cepat tersebar ke seluruh pelosok negeri.
Proklamasi kemerdekaan 1945 menjadi titik start kehidupan baru yang telah bertransformasi dari status terjajah menjadi merdeka. Kemerdekaan tersebut dimaknai sebagai bentuk penegasan bahwa bangsa yang hidup di Nusantara akhirnya berhak untuk berdiri di atas kaki sendiri, menentukan dan menjalankan pemerintahannya sendiri.
Kerajaan Belanda yang telah berkuasa sejak ratusan tahun lamanya tidak tinggal diam, ia tidak menginginkan Nusantara lepas begitu saja. Belanda masih berhasrat untuk berkuasa, memiliki dan menikmati sumber daya alam yang pernah menjadi provinsi jauh miliknya selama ratusan tahun. Belanda mengadakan perundingan berkali-kali untuk menawarkan konsep federasi bagi Republik Indonesia; mengakui kemerdekaan Indonesia, dan meminta Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera, untuk menjadi negara Indonesia Serikat dan merupakan mitra Kerajaan Belanda.
Permintaan-permintaan yang ditawarkan oleh perwakilan Belanda terus ditolak oleh wakil republik Indonesia, hingga akhirnya mereka memikirkan alternatif lain. Van Mook – salah seorang intelektual Belanda – melihat Republik Indonesia sebagai negara baru yang belum menguasai seluruh wilayah yang ia klaim. Tata kelola pemerintahan masih sebatas Jawa hingga Madura, belum menyebar ke wilayah lain.
Indonesia Timur khususnya Sulawesi adalah wilayah dilematis. Posisinya terbilang jauh dari pusat pemerintahan, hingga akhirnya, penunjukan Dr. Ratulangi sebagai gubernur pertama belum menghasilkan kondisi politik yang stabil; pemerintahan belum bisa berjalan dengan normal. Melihat kondisi tersebut, Van Mook menginisiasi pembentukan negara Indonesia Timur dengan meyakinkan para pemimpin-pemimpin lokal terhadap konsep pemerintahan federal, sebagaimana yang telah ada pada masa sebelumnya. Usaha Van Mook membuahkan hasil. Di wilayah Provinsi Sulawesi milik Republik Indonesia berdiri pula negara boneka Belanda, Negara Indonesia Timur (NIT).
Pemerintah NIT berhasil menggait tokoh-tokoh lokal dan tokoh-tokoh Islam Sulawesi. Dukungan yang didapatkan dari tokoh-tokoh tersebut membuat NIT merasa aman, NIT bahkan memiliki manuver politik dengan membebaskan masyarakat berangkat haji, di mana pemerintahan republik Indonesia melarang pemberangkatan haji karena keuntungan transportasi haji dianggap berguna untuk mendukung eksistensi Belanda di Indonesia.
Kondisi sosial keagamaan di Sulawesi pada masa pemerintahan NIT berada di fase yang sangat kuat. Organisasi Islam pada masa tersebut memiliki pengaruh besar, salah satu basis pergerakan umat yang mulai mengakar adalah Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah di Sulawesi memiliki beberapa titik sentral, di antaranya di Makassar yang dibawa oleh Mansyur Al-Yamani dan di Labakkang yang dibawa oleh seorang bangsawan Labakkang bernama Andi Sewang Dg. Moentoe.
Moentoe adalah anak muda berusia 20-an tahun yang baru pulang dari tempat pengasingan ayahnya di Sumatera Barat. Ayahnya adalah bangsawan yang berkuasa di Labakkang, kerajaan otonom yang pernah eksis sebelum kemerdekaan di Sulawesi, diasingkan karena enggan mengikuti verteklaring yang dibuat oleh penguasa sebelumnya, khususnya pada kebijakan pajak pemerintah yang menyengsarakan. Selama menyusul ayahnya ke Sumatera Barat lalu menetap di sana, Moentoe muda banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam. Di saat yang sama, Sumatera Barat pula menjadi lahan subur bagi pertumbuhan organisasi pergerakan Islam yang lahir dari embrio Tawalib milik Haji Rasul, ayah Hamka.
Moentoe adalah pemuda cerdas dan penuh kepedulian. Sepulang dari perantauan, Moentoe diperhadapkan dengan dua hal: terbelakang dan terjajah. Keterbelakangan yang dialami oleh masyarakatnya terlihat dari praktik bid’ah dan khurafat yang semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Keterjajahan terlihat dari kekuasaan ayahnya, raja Labakkang ke-XVIII yang dimonopoli oleh Belanda. Ia sedih dan berusaha untuk menghadirkan solusi. Ilmu dan pengalamanya di Sumatera Barat mengenalkan ajaran Islam yang benar dan kemampuan pergerakan yang mumpuni.
Pengalaman dan keilmuan yang dimiliki oleh Moentoe membuat dirinya sadar bahwa solusi yang mesti dihadirkan adalah menyelesaikan keterbelakangan; menyiapkan generasi yang benar-benar siap untuk mandiri, menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Upaya tersebut dimulai dengan mendirikan Muhammadiyah, Moentoe menggait bangsawan Labakkang untuk bergabung, Muhammadiyah akhirnya terbentuk dan eksis dalam berbagai gerakan sosial dan politik. Melalui Muhammadiyah, Moentoe mendirikan masjid, sekolah, dan memberangkatkan generasinya untuk belajar ke Yogyakarta, dan mendatangkan guru dari negeri lain dengan tujuan semata-mata untuk menyelesaikan persoalan keterbelakangan yang terjadi di tengah-tengah bangsanya dan menjadikan bangsanya bangsa yang berkemajuan.
Aksi sosial yang dilakukan oleh Moentoe membuat gerakan Muhammadiyah mengakar dan membesar di Labakkang. Moentoe muda kini tidak hanya dikenal di Labakkang, tapi juga di daerah lain. Ia berkali-kali ditawarkan untuk pindah ke Makassar menjadi consoel Muhammadijah Celebes. Meski berkali-kali menolak, tapi akhirnya, berkat desakan dan permintaan para tokoh, Moentoe akhirnya menerima jabatan tersebut. Gerakan Muhammadiyah berkembang pesat hingga revolusi kemerdekaan, basis massa yang besar menjadikan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya disegani oleh pemerintah kolonial, ditambah lagi Andi Sewang Dg. Moentoe, ketua Muhammadiyah, adalah bangsawan Labakkang.
Informasi kemerdekaan yang didengar oleh Moentoe langsung diteruskan ke seluruh jaringan Muhammadiyah di bawahnya, Moentoe berkeliling untuk menyebarkan berita bahagia tersebut, Indonesia Merdeka! Hanya saja, administrasi pemerintahan dari pusat belum sepenuhnya terdistribusi hingga tingkat daerah. Van Mook melihat kondisi tersebut, Provinsi Sulawesi akhirnya diambil alih, dibentuklah NIT.
Situasi politik di Sulawesi pada masa NIT berada dalam kondisi dilematis; dua pemerintahan dalam satu wilayah kekuasaan. Negara bentukan Van Mook ini semakin menguat, pemerintahannya lengkap. Sikap Moentoe sebagai tokoh umat harus ditentukan dengan sigap, ia bisa saja menyerukan jihad untuk melawan NIT bagi warga Muhammadiyah dan bagi warga Labakkang; karena Moentoe adalah Consoel Moehammadijah dan merupakan anak Raja Labakkang yang memiliki banyak pengikut setia, pernah diasingkan karena kekeh mempertahankan kepentingan masyarakatnya di hadapan pemerintah kolonial Belanda. Hanya saja, Moentoe tidak menginginkan adanya pertumpahan darah di tengah-tengah masyarakat. Ia memilih bergabung di NIT, memperjuangkan kepentingan umat dan bangsanya dari dalam parlemen.
Selama menjabat di NIT, Moentoe pernah dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait surat yang ia terima dari Perkoemmpoelan Kemerdekaan Indonesia Tjabang Saudi Arabia. Tak ada satu pun yang tahu hubungan Moentoe dengan organisasi tersebut dan tak ada yang tahu mengapa surat tersebut salah satunya ditujukan kepada Moentoe, anggota parlemen NIT.
Puncak perjuangan Moentoe selama menjadi anggota parlemen NIT terlihat ketika Moentoe menginisiasi kongres Al-Islam NIT di Makassar. Moentoe menggait tokoh-tokoh dari berbagai daerah, mengirim surat yang berisi undangan dan permintaan delegasi untuk dihadirkan ke kongres Makassar. Tepat pada hari Kongres, 26 September 1948, masyarakat dipenuhi oleh riuh perwakilan delegasi daerah, membawa harapan baru akan kemerdekaan yang nyata, membubarkan NIT dan bergabung kembali ke pangkuan ibu pertiwi, republik Indonesia Merdeka!
Kongres Al-Islam yang disidangkan oleh Moentoe bersama para utusan-utusan selama 4 hari tersebut akhirnya melahirkan pandangan bahwa umat Islam menghendaki susunan masyarakat yang kokoh, kuat; masyarakat yang berdasar pada cita-cita persaudaraan, keadilan, prikemanusiaan dan perdamaian dunia. Sementara hal tersebut hanya bisa dicapai melalui kemerdekaan. Pandangan-pandangan yang dihimpun oleh Moentoe sebagai ketua kongres Al-Islam NIT di Makassar akhirnya melahirkan resolusi kongres yang mendesak agar kemerdekaan rakyat Indonesia seluruhnya tidak dapat diundur-undurkan lagi. Di akhir, kongres ini juga memutuskan agar resolusi ini agar segera disampaikan kepada pemerintahan di Makassar, dan di Jakarta (Hindia-Belanda) dan kepada parlemen, dewan-dewan daerah Hindia-Belanda dan kepada seluruh Indonesia dan di luar Indonesia.
Tentang Penulis
Abdul Kahar merupakan alumnus pada program pascasarjana jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Studinya fokus pada kajian peradaban dan pergerakan Islam lokal di Sulawesi Selatan. Saat ini, penulis aktif meneliti dan mendalami tokoh-tokoh pergerakan Islam, khusunya H.S.D. Moentoe sebagai salah satu tokoh sentral pergerakan Islam melalui Masyumi dan Moehammadijah Celebes Selatan tahun 1938-1957.
