Kemarin beredar video, disinyalir sebuah acara bernyanyi dan berjoget dilakukan tamu pejabat Walikota Makassar Muh Ramdhan Pamanto. Setelah dikonfirmasi media, pak DP panggilan akrabnya, mengatakan tamu bernyanyi. Acara diselingi bernyanyi dan berjoget. Bukanlah hal tabu bagi pejabat. Sangat lazim dilakukan.
Saking lazimnya. Muncul pameo, jangan jadi pejabat. Jika tidak pintar menyanyi. Jadi, wajarlah, semua pejabat tiba-tiba pintar menyanyi. Meski, dengan suara pas-pasan. Ada malah, salah-salah dalam menyanyi. Tidak sesuai dengan irama musik dan lagunya. Tapi namanya pejabat. Salah pun, selalu dimaklumi.
Namun, video menyanyi dan berjoget di tengah wabah pandemi corona. Tanpa protokoler kesehatan ketat. Jelas sebuah pelanggaran. Meski, terjadi penurunan level PPKM. Apatah lagi, dilakukan pejabat. Tidak hanya melanggar aturan. Juga tidak etis. Menyalahi norma etika. Pejabat seharusnya menjadi suri tauladan. Bagi semua rakyat yang dipimpin.
Inilah ironisnya. Para pejabat dari semua level. Dari pejabat paling tinggi di negeri ini. Sampai pejabat level terendah. Kerap memerintahkan sebuah aturan dan hukum . Justru pejabat sendiri melanggar aturan tersebut. Terutama pelanggaran terhadap aturan prokes Covid-19 ini.
Betapa banyak rakyat biasa mendapatkan sanksi. Akibat pelanggaran aturan prokes. Padahal, mereka melanggar aturan demi mencari sesuap nasi. Rakyat terpaksa lakukan. Sebaliknya. Sebagian pejabat, memakai uang dari hasil pajak rakyat. Malah, dipakai melanggar aturan. Aturan dibuat sendiri.
Apabila mengurai pelanggaran-pelanggaran pejabat terhadap aturannya. Sungguh banyak. Mungkin tidak cukup ditulis dengan lembaran kertas. Tinta juga akan habis. Saking begitu banyak. Aneh, mereka kerap beralibi. Seribu bahasa demi terhindar dari hukuman dan sanksi.
Berbeda dengan rakyat kecil. Sekecil apapun pelanggaran. Hukuman selalu diterima. Lebih sering hukuman tidak sebanding dengan pelanggarannya. Ironi memang, hukum dijadikan sebagai panglima. Justru hukum tidak ditegakkan sesuai keadilan. Tumpul ke atas. Tajam ke bawah.
Nilai Keteladanan
Bagi kita, rakyat kecil. Pelanggaran hukum bukan soal keadilan saja. Boleh saja pejabat lepas dari hukuman atas pelanggarannya. Itu tidak terlalu penting. Selama tidak bersentuhan langsung kepentingan rakyat. Walau, jelas mencederai aspek keadilan itu sendiri.
Tapi lebih dari itu. Pelanggaran hukum pejabat. Jelas menjadi preseden buruk bagi rakyat. Para pejabat tidak menjadi teladan bagi rakyat. Jelas akibatnya. Rakyat susah mengikuti omongan pejabat tersebut. Tidak hanya berdampak. Rakyat tidak patuh pada aturan pemerintah.
Rakyat bisa semakin apriori dengan aturan. Jangan kan minta ditaati dan diikuti. Bahkan bisa menjadi perlawanan dari rakyat. Apa lagi, jika aturan yang dibuat. Berlawanan dengan nurani dan kepentingan rakyat. Pasti mendapat perlawanan dari rakyat.
Nilai-nilai inilah. Salah satu alasan. Jika, pejabat di Luar Negeri. Pelanggaran dilakukan berbuah pengunduran diri. Sebelum diminta mundur. Dari sisi bisa dinilai. Sesungguhnya para pejabat negara lain. Begitu sangat menghargai etika dan nilai-nilai keteladanan.
Berbeda dengan pejabat di negara Indonesia. Jelas sudah melakukan pelanggaran. Demi pertahankan jabatannya. Selalu mencari alibi. Apapun dilakukan agar jabatannya tetap dipegang. Bahkan ada pejabat jelas korupsi. Mengambil uang negara secara tidak sah. Tetap berusaha membela diri. Jelas ini sangat memalukan. Bukan contoh baik. Bagi setiap warga negara.
**********
Penulis: Burhanuddin Marbas, S.Pd
(Aktivis Muda dan Direktur Eksekutif Center For Islamic Research And Consultasy (CIRC))
Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel: www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)
