Benarkah tuduhan bahwa umat Islam adalah “anti-Pancasila” jika berusaha menjalankan agamanya dengan baik? Memang, banyak tuduhan seperti itu kepada umat Islam. Dilengkapi dengan data-data sejarah yang melimpah, buku ini dengan tuntas menjelaskan bahwa tuduhan kepada umat Islam seperti itu keliru.

Jadi, seorang bisa menjadi muslim yang baik, sekaligus bisa menjadi orang Indonesia yang baik, dalam negara berdasar atas Pancasila.

Tabloid Kristen, Reformata, menyatakan bahwa penggodokan RUU Makanan Halal dan RUU Zakat oleh DPR adalah usaha untuk meruntuhkan pancasila dan menghancurkan NKRI.

Ali Moertopo sendiri menegaskan bahwa usaha memasukkan Piagam Jakarta sebagai dokumen hukum adalah upaya menyelewengkan Pancasila. Bagi mereka, para penyelenggara tidak kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen.

Bagi Adian Husaini Husaini, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang a-historis dan tidak konstitusional. Maka melalui Piagam Jakarta (yang memang juga dilakukan oleh umat Islam sebagai alasan legitimasi syari’at Islam dalam negara) dan penafsiran pancasila menurut beberapa tokoh Islam, beliau hendak menundukkan semua kesalahpahaman mereka.

Menurut Kyai Saifuddin Zuhri, nilai tujuh kata pada poin pertama Piagam Jakarta bersifat konstitusional dan tidak seolah-olah menganakemaskan umat Islam. Ingatlah bahwa umat Islam telah dijamin hak-haknya dalam melaksanakan tujuh kata tersebut oleh pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2.

Dan lagipula, pidato Soekarno pada 22 Juni 1965 (yang dikenal sebagai dekrit pesiden yang dicantumkan pada 5 Juli 1959), juga menegaskan bahwa Jakarta Charter itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

“Demikianlah, sebenarnya kedudukan Piagam Jakarta dalam konstitusi negara RI (UUD 1945) sudah amat sangat terlalu jelas. Secara historis, Piagam Jakarta adalah produk kompromis antara berbagai aspirasi ideologi di Indonesia. Secara yuridis, Piagam Jakarta juga telah berlaku dan menajdi sumber hukum sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu, masalah pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia secara hukum juga sudah merupakan barang yang legal dan sah yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan,” ujar Husaini.

Kasman Singodimedjo menegaskan, “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi hidup semati dengan Undang-undang dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Jakarta Charter dan Undang-undang dasar 1945—aldus dekrit 5 Juli 1959—merupakan saru unit atau kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi.”

Ridwaa Saidi juga berucap, “Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim. Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan syariat Islam. karena itu, Piagam Jakarta sebenarnya mengakui hak orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 1959 sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75/tahun 1959.”

“Sikap positif dalam mermandang Islam bahwa umat Islam berkewajiban menjalankan syariatnya, perlu dipahami kaum Kristen, sehingga mereka tidak salah paham dan memberikan praduga serta prasangka yang berlebihan terhadap kaum Muslim. Apalagi kemudian menuduh Umat Islam akan menghancurkan NKRI dengan penerapan syariat. Padahal, buktinya, meskipun bank-bank Islam sudah menjamur di seantero negeri, NKRI tetap baik-baik saja,” tegas Husaini.

Beralih pada pembahasan tafsiran Pancasila sebagai pendukung argumentasi di atas, Husaini coba membuktikan bahwa dengan merujuk alinea ketiga pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” dan sejak diadakannya Munas Alim Ulama NU di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabi’ul Awwal 1404 H/21 Desember 1983 mengenai hubungan Pancasila dengan Islam, ditetapkanlah bahwa makna sila pertama itu adalah tauhid, yang mengartikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tuhannya orang Islam, yaitu Allah. Tafsiran yang sama juga dilakukan oleh Hamka, Prof. Kasman, Pak Natsir, M. Hatta, serta Ki Bagus dan Teuku Mohammad Hasan.

“Harusnya bangsa Indonesia mau bersikap jujur, bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang ini, tidaklah terpisahkan dari rumusan pembukaan UUD 1945, yang kini berlaku kembali sebagai hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu, dalam memahami sila Pertama, misalnya, tidak boleh dilepaskan dari alinea ketiga pembukaan UUD 1945: ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…’. Jadi sila pertama, menurut berbagai tokoh organisasi Islam, bisa dikatakan sebagai penegasan konsep Tauhid dalam Islam, sebab dalam alinea ketiga jelas-jelas disebutkan nama Tuhan Yang Esa yaitu Allah,” pungkasnya.

Husaini pun menyimpulkan: “Pemaknaan seperti itu tentu bukanlah sembarangan, jika Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai konsep tauhid. Sebab, itu berarti, sama saja dengan menyatakan, bahwa tauhid Islam menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia. Penafsiran semacam ini, bagi para tokoh Islam, jelas bukan mengada-ngada. Jika dilihat sejak penyusunan Piagam Jakarta, sampai sidang PPKI 18 Agustus 1945, dan terakhir Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tampak jelas semangat visi Ketuhanan Yang Maha Esa memang mengarah kepada konsep tauhid Islam.”

Disamping itu, banyak kata-kata dalam teks UUD 1945 dan Pancasila didominasi oleh cara pandang Islam lewat: Allah (alinea ke-3 dalam UUD), adil dan adab (sila ke-2), rakyat, hikmah, wakil, dan musyawarah (sila ke-4).

Inilah yang kemudian lenguatkan argumentasi bahwa pandangan Islam terhadap Pancasila lebih kental dari pandangan ideologi lainnya.

Inilah yang coba dibuktikan oleh Adian bahwa terbentuknya Pembukaan UUD 45 dan Pancasila yang sekarang ini tidak lepas dari peran para ulama dan merupakan kemenangan umat Islam.

Dengan data yang lengkap, valid, dan terpercaya, beliau mempu meyakinkan kita, bahwa Pancasila dapat dikuatkan oleh Islam, sebab kecocokannya dengan pandangan alam Islam.

Jika merujuk pada pendapat Dr. Suidat, dalam sejarah perumusan dasar negara dan perdebatannya yang cukup panjang, umat Islam telah meraih empat kemenangan (lewat “bapak-bapak kita”).

Pertama, terciptanya Piagam Jakarta (meskipun hanya bertahan selama 57 hari). Kedua, tercantumnya kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa (yang mana menurut perumus itu sendiri, yakni Ki Bagus, dan beberapa tokoh Islam lainnya, bermakna tauhid).

Ketiga, berhasilnya tercantum konsep-konsep pokok Islam dalam Pancasila (muqaddimah, Allah, adab, adil, musyawarah, rakyat, hikmah, dan wakil).

Keempat, adanya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang membuat status Piagam Jakarta tetap hidup. Yakni lewat perkataan Soekarno yang berbunyi, “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi itu.”

Melihat semua fakta di atas, jelas sekali kalau netralitas Pancasila sama sekali tidak tepat. Lebih-lebih kaum sekular, Kristen, sampai Hindu pun juga melakukan penafsiran terhadap Pancasila sebagaimana yang dilakukan “bapak-bapak kita”.

Namun I.J. Satyabudi, penulis Kristen, harus mengakui kekalahannya. Ia sampai harus berkata: “Umat Kristen dan Hindu harus gigit jadri dan menelan ludah atas kekalahan bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun Sila Pertama ini.”

Maka kemudian melalui buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa mereka yang teriak-teriak kalau syariat Islam itu bertentangan dengan Pancasila, Muslim yang mencoba meligitimasi hukum-hukum Islam adalah anti Pancasila, serta kehadiran Piagam Jakarta merupakan penyelewengan terhadap Pancasila, adalah kesalahan besar, dan mesti dibenahi bersama.

Maka disinilah urgensi buku ini, dalam memberi fakta sejarah yang mencerahkan dan meluaskan pikiran tentang Islam, Piagam Jakarta, dan Pancasila.

“Mohon bacalah buku ini sebelum bicara tentang Pancasila,” imbau Adian!!

************

Selasa, 1 Juni 2021

Penulis: Fatih Madini
(Mahasiswa Mahasiswa STID Mohammad Natsir, Penulis Buku dan Kontributor mujahiddakwah.com)

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)

Tinggalkan Balasan