Alhamdulillah, pada 17 Desember 2020, telah dilaksanakan diskusi dan peluncuran buku “Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi pasca COVID-19” cetakan kedua (Depok: YPI at-Taqwa, 2020). Diskusi ini dihadiri sekitar 300-an peserta, melalui media Zoom dan FB.

Disamping peserta individual, ada beberapa mahasiswa Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, yang menyelenggarakan “nonton-bareng” (nobar). Tampak ADI Palu, ADI Jawa Barat, ADI Bengkulu, ADI Bukittinggi, dan sebagainya. Tampak juga peserta yang merupakan mahasiswa S3 Pendidikan Islam UIKA Bogor.

Satu poin penting yang saya tekankan pada diskusi tersebut adalah menjelaskan kembali makna “universitas” dan “Pendidikan Tinggi” dalam Islam. Sebab, dalam wacana sehari-hari, dua istilah penting itu telah banyak disalahpahami. Seperti juga kesalahpahaman terhadap makna “Pendidikan” dan “sekolah”.

Hakikat “Pendidikan” adalah penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang (TA’DIB). Jadi, bisa saja seorang secara formal tercatat dan ikut sebagai murid di satu sekolah, tetapi ia tidak berpendidikan. Sebab, ia tidak menjalani proses penanaman nilai-nilai adab atau akhlak mulia. Ia bersekolah, tetapi tidak berpendidikan.

Begitu juga halnya dengan makna “Pendidikan Tinggi” dan “Perguruan Tinggi”. Bisa jadi, seorang mahasiswa tercatat dan mengikuti proses perkuliahan di suatu universitas, tetapi pada hakikatnya, ia tidak berpendidikan tinggi. Sebab, dalam istilah Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, ia tidak menjalani proses Pendidikan untuk menjadi manusia yang sempurna (al-insan al-kulliy/ a universal man).

Saat ini, di dunia internasional, universitas telah disempitkan maknanya menjadi tempat untuk “men-training” mahasiswa agar meraih wawasan dan skill tertentu, untuk bisa mencari makan dan meraih kedudukan sosial tertentu. Mahasiswa tidak dididik menjadi “orang baik”; yakni – menurut UUD 1945 pasal 31 (3) – manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Jadi, betapa banyak orang salah paham tentang makna “universitas” dan “Pendidikan tinggi”. Karena itulah, tidak heran, jika banyak mahasiswa yang ikut kuliah, tetapi akhirnya ia tidak “berpendidikan tinggi”. Ia tidak paham tentang hakikat dirinya, tentang hakikat Tuhannya, tidak paham tujuan dan tugas hidupnya, tidak paham makna ilmu, tidak paham bagaimana beradab kepada para nabi dan para ulama, tidak paham bagaimana bersikap terhadap orang tuanya, guru-gurunya, saudara-saudaranya, dan juga tidak paham bagaimana bersikap terhadap negaranya secara adil.

Dan bahkan ia tidak paham bagaimana harus bersikap terhadap dirinya sendiri; bagaimana memperlakukan jiwa (nafs) dan badannya secara adil; bagaimana ia harus menempatkan proses “pensucian jiwa” (tazkiyyatun nafs), sebagai kegiatan terpenting dalam hidupnya!

Ringkasnya, meskipun menjalani proses perkuliahan, tetapi si mahasiswa tidak dididik untuk menjadi manusia seutuhnya, yakni dididik menjadi “orang baik” (good man), dididik sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil-ardl, sebagaimana tujuan penciptaan dirinya. Bahkan, sejak di bangku sekolah, ia sudah diajarkan, bahwa asal-usul dirinya berasal dari kelanjutan kehidupan monyet, dan tujuan terpenting dari proses pendidikannya adalah bisa meraih “survive” dalam kehidupan secara materi. Dan bahwa kemajuan terpenting dalam hidup adalah meraih jabatan tinggi, meraih popularitas, meraih kekayaan materi, dan sejenisnya.

Padahal, dalam konsep dan sejarah Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi (Universitas) adalah tempat untuk mendidik manusia menjadi “al-insan al-kulliy”, menjadi manusia yang seutuhnya, atau manusia yang universal. Proses Pendidikan tinggi itu bisa berlangsung di rumah, di masjid, di Pesantren Tinggi, di Universitas Islam, dan sebagainya. Yang penting disitu terjadi proses “pendidikan tinggi”, bukan sekedar ada bangunan universitas dan proses perkuliahan secara formal.

Peluang Era Disrupsi

Buku terbitan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) tahun 2017, yang berjudul “Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indo- nesia”, menyarankan, bahwa dalam menghadapi era disrupsi, diperlukan perubahan berpikir yang mendasar. MOOCs (Massive Open Online Courses) telah mengancam eksistensi banyak universitas konvensional. Serbuan COVID-19 semakin menyulitkan banyak Perguruan Tinggi di Indonesia. Banyak kampus terancam bangkrut.

Bahkan, sebelum serbuan virus Corona, hal itu sudah mulai dirasakan banyak kampus konvensional. Sejak 27 November 2017, laman Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (www.aptisi.or.id) memuat satu berita berjudul: “Perguruan Tinggi Terancam Bangkrut Akibat Pendidikan Online”.

Berita itu mengutip buku Clayton Christensen berjudul ‘The Innovative University‘ dan penulis terkenal Henry Eyring. Menurut analisis mereka, pendidikan online akan menjadi pilihan pendidikan yang efektif, dan membuat pendidikan dengan model bisnis tradisional tertinggal.

Christensen memprediksi 50 persen dari 4.000 perguruan tinggi di AS akan bangkrut dalam 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Pendapat itu pun diamini Departemen Pendidikan AS dan proyek Moody’s Investros Service.

Meski demikian, Christensen memberi catatan bahwa satu hal yang tak bisa digantikan oleh pendidikan online yakni peran dosen. Dalam penelitiannya, ia menemukan alumni yang sukses memberi banyak bantuan atau donasi ke kampusnya karena dosen atau pelatih yang dulu mengajar. (Sumber: https://www. cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171124184341-282-257912/pendidikan-online-berpotensi-bikin-bangkrut-perguruan-tinggi).

Itu tahun 2017. Pada 24 April 2020, di tengah merebaknya wabah virus Corona, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan bahwa 50 per- sen mahasiswa tidak sanggup membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) karena terdampak wabah covid-19 atau virus corona.

Menurut Budi, dampak mahasiswa tidak bisa bayar SPP membuat banyak PTS terancam tidak mampu membayar upah dosen dalam waktu dekat. Kasus ini terjadi khususnya pada kam- pus skala kecil dan menengah. Faktanya, setidaknya 75 persen PTS di Indonesia berskala kecil, 20 persen menengah dan 5 persen besar. (Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasio- nal/20200424143440-20-496979/dampak-corona-50-persen- mahasiswa-pts-tak-bisa-bayar-spp).

Peringatan dan pernyataan Ketua APTISI itu sangat penting kita perhatikan. Sebab, jumlah PTS di Indonesia sangatlah besar. Tahun 2019, jumlah PTS di Indonesia tercatat sekitar 4500. Jumlah ini lebih besar dari Cina yang hanya mempunyai Perguruan Tinggi sebanyak 2825.

Jadi, jika 50 persen saja mahasiswa yang kesulitan membayar SPP, maka bisa diperkirakan dampaknya terhadap nasib Perguruan Tinggi di Indonesia. Jika prediksi itu betul, maka ribuan PTS akan terpaksa ditutup, karena bangkrut.

Di era disrupsi seperti inilah, umat Islam memiliki peluang mewujudkan proses Pendidikan Tinggi yang sebenarnya, sesuai konsep universitas dalam Islam. Alhamdulillah, konsep ini telah dicoba di At-Taqwa College Depok dan diterapkan di banyak Pesantren di Indonesia. Agar lebih paham, silakan baca buku: “Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi pasca Covid-19”. Hubungi DIFA Books: 0813-8111-2253.

***********

Depok, 18 Desember 2020

Penulis: Dr. Adian Husaini
(Pendiri INSISTS, Ketua Program Doktor UIKA Bogor, Penulis Buku, Pendiri Pesantren At-Takwa Depok dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)

Tinggalkan Balasan