MUJAHIDDAKWAH.COM, JAWA BARAT – Ratusan ulama dan tokoh masyarakat Jabar mengeluarkan pernyataan sikap dan fatwa mendukung capres nomor urut 01, Anies Baswedan. Fatwa itu tertuang dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 265 ulama dan tokoh masyarakat Jabar.
“Kami tidak bisa memahami sikap netral, bagaimana bisa ulama bersikap netral membiarkan yang haq dan batil tidak jelas di hadapan umat, bagaimana ulama bisa netral disaat umat tidak tau yang mana mereka akan pilih. Padahal urusan pilih-memilih pemimpin ini adalah urusan masa depan bangsa 5 tahun mendatang dan nasib 280 juta rakyat Indonesia, dan yang mayoritas penduduknya muslim,” kata salah seorang ulama asal Jabar, Kiyai Athian Ali, Minggu (28/1/24).
“Umat Islam harus dibimbing dan arahkan nyatakan, kami dan saya secara pribadi Athian Ali siap mempertanggungjawabkan bahwa umat Islam di tahun 2024 wajib hukumnya memilih Anies Rasyid Baswedan. Umat tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan bahkan kesesatan,” tambahnya.
Menurut Kiyai Athian Ali saat ini sudah mulai marak indikasi kecurangan yang terjadi menjelang tanggal 14 Februari demi memuluskan langkah salah satu paslon menjadi presiden dan wakil presiden.
“Haram hukumnya memilih calon yang melakukan kecurangan dalam pemilu ini. Jangan sampai pemimpin Indonesia dihasilkan dari Pemilu yang curang. Sebab, Allah SWT tak akan memberkahi pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu yang curang,” tuturnya.
“Kami sepakat kawal dan tak beri kesempatan orang lakukan kecurangan agar pemimpin negeri ini betul-betul memimpin dengan cara halal bukan haram. Jika terjadi maka tak diberkahi Allah,” sambungnya.
Sementara itu, Anies mengaku dukungan yang diberikan oleh ulama dan tokoh masyarakat Jabar merupakan amanah untuk dapat menciptakan keadilan dan juga kemakmuran di Indonesia.
“Ini sebuah amanah, kami merasa bersyukur bahwa harapan yang dititipkan oleh jutaan orang Indonesia yang kami temui selama setahun lebih hari ini harapan itu dipanggul lebih banyak lagi dengan dukungan para alim ulama dari Jabar,” kata dia.
Anies pun sepakat bahwa masyarakat jangan sampai dibiarkan memilih pemimpin yang curang. Dia bahkan sempat menyebut salah satu contoh dari kecurangan yakni terkait dengan netralitas aparat negara. Namun, dia enggan menyebut contohnya secara pasti.
“Untuk aparat negara bertindak netral tak perlu usaha tambahan. Cukup jalankan ketentuan yang ada. Kalau tak netral itu harus ada usaha tambahan biaya tambahan dan energi. Jadi curang itu perlu effort ekstra. Tapi kalo netral dan jalankan seharusnya tak perlu tambahan apa-apa,” pungkasnya.
Laporan: Media Center Pejuang AMIN















































































