Maulid Nabi dan Negara Pancasila

Perayaan Maulid Nabi di Istana Negara. Dalam pidato Maulid Nabi di Istana Negara, tahun 1963, Bung Karno bercerita, itulah saat berkunjung ke Kairo, ia disambut oleh perjuangan Shalahuddin al-Ayyubi. Bahkan, Bung Karno mengajak delegasi Indonesia menonton film perjuangan Shalahuddin di Hotel Hilton Kairo. Saat itu berjuang sedang bulan Rabi’ulawwal. ”Kita harus merayakannya, nanti nanti-senang,” kata Bung Karno.

Bung Karno menyangka bahwa Shalahuddin al-Ayyubi adalah penyelenggara perayaan Maulid Nabi. Perjuangan umat Islam di bawah Shalahuddin al-Ayyubi, kata Bung Karno, mengambil suri tauladan dari perjuangan yang dilihat Nabi Muhammad.

Saat mengingat Maulid tahun 1963 diundang, Bung Karno mengajak umat Islam: “Haruskah kita mengatakan, tidak ada pemimpin yang lebih besar dari pada melihat Muhammad!” ( Http://bironaskahpidato.blogspot.com/2013/11/isi-pidato- Presiden-sukarno-pada.html ).

Adil, Bukan Sama!

Peringatan Maulid Nabi Muhammad telah menjadi tradisi kenegaraan resmi di Indonesia, sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Selama ini tidak ada Presiden Indonesia yang berpikir, yang membantah Maulid Nabi itu menentang dengan konsep Negara Pancasila! Tidak ada yang berpikir, negara melakukan penzaliman kepada agama lain, selain Islam, karena di Istana Negara tidak diadakan kelahiran Yesus, Sidharta Gautama, Konghuchu, dan sebagainya.

Dalam otobiografinya, Daoed Joesoef disambut jengkel saat mendengar ucapan Menteri Agama, Alamsyah Ratuprawiranegara, dan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari umat Islam. Ucapan Alamsyah itu didasari pada tahun 1945 tokoh-tokoh Islam membatalkan persetujuan syariat Islam di Piagam Jakarta.

Lagi-lagi, Daoed Joesoef mengadukan masalah itu ke Presiden Soeharto. Tapi, Presiden Soeharto lagi-lagi juga tidak berpihak menunggu. Maka, ia meminta agar Departemen Agama dibubarkan saja. “Maka jika Islam selalu dimenangkan oleh kebijakan pemerintah, ini adalah politik, keberpihakan politis, bukan agama, bukan demi kerukunan umat beragama. Berhubung kebijakan agama yang picik ini berasal dari Departemen Agama, saya katakan kepada Pak Harto, minta departemen ini dibubarkan saja, ”tulis Daoed Joesoef. Ia bahkan, yang diundang agar sesekali orang non-Muslim ditunjuk sebagai Menteri Agama. (Daoed Joesoef, Dia dan Aku, hlm. 752-754).

Visi Daoed Joesoef tentang Negara Pancasila dapat menyetujui visi sekuler – lebih dalam tataran Kenegaraan – meskipun dia menolak istilah tersebut dan lebih suka menggunakan istilah negara laiq . Jelas, visi Daoed Joesoef tentang negara Pancasila bercorak sekuler itu sulit diterima. Pemisahan agama dan negara sepenuhnya dalam pengalaman sejarah Indonesia terbukti tidak dapat dilakukan. Bahkan, sekularisasi itu pun gagal dipaksakan, kompilasi Orde Baru sedang giat-giatnya ingin melakukan proses deislamisasi dalam tataran politik.

Pemaksaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam organisasi sosial dan politik akhirnya tidak dapat dikembalikan. Tumbangnya pemerintahan Orde Baru, tahun 1998, memenangkan kejatuhan pemerintahan Soeharto, kemudian memunculkan berbagai kritik terhadap penafsiran Pancasila di masa Orde Baru.

Sebuah buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan buku ajar di Perguruan Tinggi, misalnya, menyebutkan kekeliruan Orde Baru dan Orde Lama yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Padahal, sejak ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, ditetapkan Pancasila ditempatkan posisinya sebagai ideologi terbuka.

Ditulis dalam buku ini: ”Pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia pada masa lalu, seperti pada saat mempertimbangkan pentingnya komunisme, Pancasila tidak pernah menjadi doktrin yang kaku. Demikian pula waktu peran pemerintah Orde Baru sangat dominan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup yang terlibat dalam Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), materi penataran dirumuskan untuk kemauan pemerintah, dan bukan pengiring pengamalan untuk masyarakat Indonesia sehingga Pancasila sebagai ideologi tidak perlu . ”(Supriatnoko, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: penaku, 2008), hlm. 27-28).

Indonesia telah memilih ‘keadilan’ sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara; bukan persamaan! Justri tidak adil, jika agama Islam dengan pengikut 200 juta lebih, disamakan hak-haknya dengan beberapa Aliran Kepercayaan yang jumlah pengikutnya hanya beragam orang. Di AS pun, kaum Muslim tidak mendapatkan hak hari libur besar agama yang sama dengan kaum Kristen.

Prinsip keadilan – artinya berpijak pada makna adil dalam al-Quran bagi kaum muslim – harusnya dijadikan pedoman dalam menyusun program pembangunan. Bukan adil namanya, jika negara Pancasila memberikan hak yang sama antara kaum intelektual dengan heteroseks untuk melegalkan perkawinan mereka. Bukan adil, bahkan zalim, jika para istri dibebani untuk mencari nafkah, yang memang menjadi tanggung jawab suami.

Sangat tidak adil pula jika siswa-siswa yang bejat akhlaknya disamakan hak-haknya untuk lulus sekolah dengan siswa-siswa yang berakhlak mulia. Meskipun semakin banyak perempuan yang perkasa, dan semakin banyak laki-laki yang tidak berdaya di hadapan yang diundang, tetapi kaum laki-laki tidak memprotes pembuatan negara membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tanpa ada Kementerian Pemberdayaan Laki-laki!

Karena itu, sepatutnya, negara berlaku adil terhadap rakyatnya. Jangan semua disuruh beranak maksimal dua orang. Manusia Indonesia itu tidak sama! Manusia-manusia unggul seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, Hamka, BJ Habibie, dan sebagainya, didukung untuk mendukung lebih banyak anak. Karena, mereka unggul dan mampu mendidik.

Mengembalikan, manusia lemah dan bejat akhlaknya, tidak diberikan hak beranak banyak. Jika perlu, para pemerkosa sebaiknya mati atau dikebiri. Itu adil namanya! Inilah negara yang adil; Bukan semua orang sama! Aneh jika masih ada yang menggugat UU No 1 / PNPS / 1965 – tentang Penodaan Agama – dengan alasan keadilan. Padahal, jelas, ‘jalan yang lurus’ tidak bisa disamakan dengan ‘jalan yang sesat!’ Itulah doa yang berulang kali setiap hari dipanjatkan kaum muslim dalam shalatnya!

Teladan Abadi

Kembali ke soal tradisi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara. Dapat dipastikan, setiap orang berpidato dalam Peringatan Maulid Nabi, semua Presiden Indonesia selalu mengundang umat Islam Indonesia untuk meneladani pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Tahun lalu, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah, di Istana Bogor, Presiden Jokowi menyatakan, bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad harus menjadi momentum dalam membangun komitmen untuk mendorong misi Rasulullah dalam kehidupan umat manusia.

 “Sekali lagi, tugas kita adalah misi kenabian yang menjadi nyata. Misi Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, kita berusaha untuk mencapai misi kenabian yang rahmatan lil alamin , ”kata Presiden Jokowi ( 30/11 / 2017).

Tentu saja, kita menunggu bersama perwujudan dari ajakan dan janji mulia dari Presiden itu. Alangkah indanya jika Presiden kemudian meminta siswa untuk mendalami Sejarah Perjuangan Nabi (Sirah Nabawiyah) di seluruh jenjang pendidikan! Tapi, sebenarnya, prestasi yang dicapai oleh Nabi Muhammad saw?            

Pada tahun 1973, cendekiawan Muslim, H. Zainal Abidin Ahmad (ZAA), menerbitkan bukunya yang berjudul Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). Dalam bukunya, ZAA banyak mengutip pendapat Prof. Hamidullah, seorang pakar manuskrip kuno. (Lihat juga, Muhammad Hamidullah, Nabi yang Membentuk Negara dan Suksesi-Nya , (Dewan Hijra Pakistan, 1988).

Istilah ‘Konstitusi Madinah’ diberikan oleh seorang orientalis, W. Montgomery Watt. Muhammad Zafrullah Khan, mantan Menlu Pakistan, dan wakil Ketua Mahkamah Internasional, memberikan nama negara Madinah sebagai “Republik Madinah”. Buku ZAA ini memaparkan, bahwa Piagam Madinah sejatinya merupakan negara pertama yang memuat, mendahului Magna Charta di Inggris selama enam abad; dan mendahului Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis selama 12 abad.

Konstitusi Madinah dimulai dengan mengucapkan: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah Piagam yang ditulis dari Nabi Muhammad melihat orang-orang mukmin dan muslim, baik yang berasal dari suku Quraisy maupun suku Yatsrib, dan kepada segenap warga yang ikut bersama mereka, yang telah meminta bantuan bersama mereka dan telah membantu bersama mereka ”.

Piagam Madinah ditetapkan tahun 622 M (1 Hijriah). Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan tentang bagaimana hubungan antara umat beragama. Itulah salah satu kepeloporan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara teladan. Maka, sungguh ironis, jika bisa sekarang, para siswa muslim di sekolah-sekolah kita, sama sekali tidak terbayang di kepala mereka, bagaimana keagungan Negara Nabi di Madinah dan tidak terpikir oleh mereka untuk menjadikan negara Madinah sebagai negara model (negara maju).

“Wahai orang-orang yang beriman, apa kamu tahu apa yang kamu tidak kerjakan! Sungguh besar kemurkaan Allah jika kamu berhasil apa-apa yang kamu tidak perbuat . ”(QS ash-Shaf: 2-3). (Artikel ini dimuat di Jurnal Islamia-Republika-INSISTS).

***********

(Depok, 6 November 2018)

Penulis: Dr. Adian Husaini

(Pendiri INSISTS, Ketua Program Doktor UIKA Bogor, Penulis Buku dan Pendiri Pesantren At-Takwa Depok)

Demikian Semoga Bermamfaat…

@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)

_______________________________