Diskursus Tentang Dasar Negara (Bag. 1)

Diskusi tentang dasar negara hadir harus menjadi diskusi yang sangat berbahaya, lengkap, perlu kehati-hatian, dan senantiasa mencapai satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Padahal, semula para pendiri bangsa ini telah membahas masalah ini dengan cerdas, intelek dan lepas dari kesan logistik dan memaksakan kehendak. Bagaimana dengan kita?

Diskursus tentang dasar negara yang diterapkan di Indonesia sudah dimulai sejak Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menggelar persidangan untuk pertemuan bersama Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Bpk. Muhammad Yamin menyetujui konsep dasar negara dengan menyetujui sejarah nasional, dan pendapat para pemikir barat. Pada sidang-sidang selanjutnya, beberapa ulama yang menjadi anggota BPUPKI telah melontarkan pendapat mereka tentang negara yang akan membentuk di nusantara ini menggunakan aturan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sayang, pendapat mereka banyak yang tidak terdokumentasikan, seperti pidato KH Ahmad Sanoesi dari Sukabumi. [i] Namun, bagaimanapun, hanya pidato mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo pada persidangan ke dua tanggal 31 Mei 1945, yang ditemukan mencatatnya.

“Tuan-tuan dan sidang yang mendukung! Dalam negara kita, tuan-tuan atas berdamai satu pemerintahan yang adil dan sah, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, serta luas berlebar dada tidak berhubungan tentang agama. Jika benar demikian, dirikanlah pemerintahan itu atas agama Islam, karena ajaran Islam mengandung sifat-sifat itu. ”[Ii]

Setelah mengutip Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 90, surah An Nisa ayat 5, surah Ali Imron ayat 158, surah Syura ayat 38 dan surah Al Baqarah ayat 256, Ki Bagoes Hadikoesoemo menerima pidatonya:

“Dengan ayat-ayat yang singkat ini, cukuplah kiranya sudah sesuai agama Islam itu cakap dan cukup lengkap dan pantas untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. Tapi di antara tuan-tuan ada juga orang-orang yang tidak setuju negara kita ini berdasarkan agama. ”[Iii]

Pada bagian akhir Ki Bagoes mengatakan:

“Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai bangsa Indonesia tulen, ayah dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni belum ada campurannya; dan sebagai seorang Muslim yang memiliki cita-cita Indonesia Raya dan Merdeka, maka negara Indonesia yang merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, yang kuat dan kokoh, aku yang akan didirikan oleh negara Indonesia yang menganut agama Islam. Sebab, sesuai yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak, disetujui yang sudah saya terangkan tadi. Janganlah melupakannya, jiwa yang 90 persen dari rakyat tidak bisa dipedulikan. Saya khawatir tentang negara Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam, jika-jika umat Islam yang terbanyak itu nanti akan terjerumus ke dalam bahasa Inggris: Diharapkan juga oleh tuan Kiai Sanusi tadi. Jangan saya harapkan Jangan sampai terjadi demikian. Tuan-tuan, sudah banyak yang mengatakan, agama Islam itu memang tinggi dan suci. Sekarang bagaimana jika orang yang tidak mau diikat oleh agama yang sudah tinggi suci, apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Jika manusia tidak bertukar pendapat tentang agama yang diperintahkan Allah, apakah kiranya akan suka bertukar pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Pikirkan dan camkanlah tuan-tuan. ”[Iv] Apakah kiranya akan diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Jika manusia tidak bertukar pendapat tentang agama yang diperintahkan Allah, apakah kiranya akan suka bertukar pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Pikirkan dan camkanlah tuan-tuan. ”[Iv] Apakah kiranya akan diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Jika manusia tidak bertukar pendapat tentang agama yang diperintahkan Allah, apakah kiranya akan suka bertukar pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Pikirkan dan camkanlah tuan-tuan. ”[Iv]

Selama rilis tahun, transkrip pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo ini tidak pernah terungkap dalam pembicaraan politik dan perjanjian kenegaraan. Begitu pula pidato tokoh-tokoh Islam lainnya. Tentu saja aneh jika sekian banyak tokoh muslim anggota BPUPKI dan PPKI yang dikenal masyarakat sebagai orator dan singa podium sama sekali tidak urun rembug dalam masalah krusial seperti ini. Dalam Buku Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara tahun 1998, tersedia catatan kaki yang menarik:

“Risalah ini tidak tersedia dalam buku Prof. Mr. Muhammad Yamin yang diterbitkan pada tahun 1959, juga dalam arsip yang diterima dari Negeri Belanda, dan yang ditemukan di perpustakaan Puri Mangkunegaran Solo. Risalah ini diterima Sekretariat Negara dari arsip keluarga Ki Bagoes Hadikoesoemo yang diterima oleh putra beliau, Kolonel (L) Basmal Hadikoesoemo. ”[V]

Hingga kini belum ada yang membahas dan membahas tentang beberapa arsip penting di awal kehidupan bernegara di Indonesia ini, seperti raibnya notulen rapat BPUPKI dan PPKI. Padahal, banyak yang membantah pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Beberapa pakar sejarah seperti Ahmad Mansyur Suryanegara mengajukan, ada faktor kesengajaan dari beberapa pihak untuk menggelapkan peran dan jasa para tokoh Islam. Parahnya, percobaan penggalian sejarah itu dilakukan oleh beberapa orang tokoh penemuan bangsa. Diduga, perbincangkan agar bisa membantah, ide serta peran para pendiri bangsa   Indonesia dari kalangan ulama dan tokoh-tokoh Islam tidak muncul, jadi pilihlah kaum muslimin yang tidak mau sama-sama dalam mengerjakan sendi-sendi Negara Indonesia ini.

Setelah Ki Bagoes Hadikoesoemo berpidato, sebenarnya Mohammad Hatta langsung membantah dan menolak Negara Islam yang dilontarkan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah itu. Memang, meski bernama Islam, pandangan politik Hatta betapa sekuler. Sayang, pidato Hatta ini belum terbukti tidak ada argumen yang membantah, sehingga belum jelas argumen-argumen Hatta. Sementara pidato Hatta itu pula yang kemudian menjadi landasan pijakan para  pendiri bangsa Indonesia yang konon dihargai dari kalangan nasionalis sekuler dan non-Muslim Indonesia Timur terhadap ide Negara Islam. Para sejarawan menyetujui, orang yang bertanggung jawab memulihkan beberapa pidato penting adalah Prof Mr. Mohammad Yamin.

Tidak hanya melepaskan pembicaraan yang penting dari beberapa tokoh nasional saat itu, Mohammad Yamin membalikkan menambahkan beberapa teks pidato miliknya sendiri pada buku yang disusunnya, “Naskah Persiapan UUD 1945”, padahal menurut Mohammad Hatta, Yamin tidak pernah berpidato seperti yang dikirimnya itu di sidang BPUPKI . [vi] Meskipun demikian, fakta tentang presentasi bantahan Hatta tentang ide pembentukan negara Indonesia berdasarkan azas Islam yang dilontarkan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dan KH Ahmad Sanoesi, dapat ditemukan dari pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo Hatta. Berikut petikannya:

“Oleh anggota yang memuji Tuan Moh Hatta telah menyelesaikan dengan panjang lebar, di antara negara persatuan di Indonesia. Memang di sini terlihat ada dua faham, adalah faham dari anggota-anggota ahli agama, yang meminta bantuan Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah didukung oleh Tuan Moh. Hatta, adalah negara persatuan nasional yang mengatur urusan negara dan urusan Islam, dengan negara perkataan lain: bukan negara Islam. Apa yang di sini saya katakan “bukan negara Islam?” Perkataan “negara Islam” lain dengan maksud dari perkataan “Negara berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai “negara Islam”, negara tidak dapat memilih dari agama.

Kemudian, Soepomo melanjutkan:

“Tadi saya mengatakan dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum syariah itu dianggap senagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya di negara Mesir dan lain-lain yang menjadi soal, apakah hukum syariat dapat dan dapat diubah, diganti, disesuaikan sesuai kebutuhan internasional sesuai aliran zaman? Ada satu golongan yang terbesar yang mengatakan itu tidak boleh. Namun ada lagi golongan yang mengatakan bisa disesuaikan dengan zaman baru. “Al-Azhar” di Kairo, Muhammad Abduh yang termasyhur bernama – dan ia memiliki murid di sini juga — mengatakan, “Memang hukum syariah bisa diubah dengan cara” ijmak “, yaitu permusyawaratan , asal tidak bertentangan dengan Qur’an dan dengan Hadis. Ada lagi yang memiliki pendirian yang lebih radikal, seperti Ali Abdul Razik, yang mengatakan agama terpisah dari hukum yang berkenaan dengan negara. Dengan kata yang pendek, di negara-negara Islam masih ada pertentangan tentang tentang bagaimana meminta negara, disetujui sesuai dengan aliran zaman modern, yang meminta perhatian dari negara-negara yang berkaitan dengan dunia internasional itu … ”[viii]

Dalam sidang BPUPKI selanjutnya, nyata terjadi pembahasan yang timbul akibat kuburan Islam -kubu terbesar dengan 35 orang anggota- yang menghendaki dasar negara Indonesia berdasarkan Islam, dan kubu sekuler dan non-muslim yang tidak memerlukan bantuan agama (Islam) di negara. Sekuler dan non muslim sesuai dengan prinsip kebangsaan. Perdebatan panjang itu tidak terselesaikan sampai tanggal 1 Juni. Saat itu, Soekarno berpidato selama satu jam yang penuh dengan janji dan rayuan untuk para tokoh BPUPKI dari kubu Islam agar mau berkorban dan berkompromi untuk membangun cita-cita Negara Indonesia yang sedang mencari bersama. Pidato panjang yang sangat memukau hadiri itu dikemudian hari dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Berikut beberapa petikannya:

“Saya meminta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam yang lain: maafkan saya pakai perkataan,“ kebangsaan ”ini! Saya pun orang Islam. Tapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan itu dasar pertama buat Indonesia adalah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang dibatasi. Sebagai Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang Bangsa Indonesia, datuk-datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun Bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang disampaikan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, kita dasarkan Negara Indonesia. [ix]

Selanjutnya, untuk menarik perhatian para politisi muslim anggota BPUPKI, Soekarno berusaha meyakinkan mereka apa yang disebut sebagai sejatinya sebagai pembela Islam. Soekarno mengatakan.

“Untuk pesta Islam, inilah tempat yang terbaik untuk agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam – maaf beribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna – tetapi jika saudara-saudara mulai saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak ada bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membahas Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala sesuatu juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan percakapan dan permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. ”[X]

Ketika menjelaskan tentang prinsip musyawarah mufakat, Soekarno pun menyinggung sentimen kaum muslimin.

“Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa Kepala Negara, apakah khalif juga Amirul Mu’minin harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kita mengadakan Kepala Negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya menjadi Kepala Negara Indonesia dan Mangkat, meninggal dunia, jangan pernah ingat Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi ki Ki Hadikoesoemo. Maka dari itu, karena itu saya bukan mufakat bagi prinsip monarkhi. ”[Xi]

Namun, pada saat menjelaskan tentang prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Soekarno meminta kebebasan Muslim untuk menjalankan syari’at Islam yang dipersatukan sebagai seorang Muslim, dan ber-Tuhan sesuai dengan nabi Muhammad SAW. Dengan lugas ia mengatakan:

“Prinsip Ketuhanan! Bukan hanya bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia yang hadir ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan sesuai petunjuk Isa Al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha mencari ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada yang berusaha. Semua marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat berhasilnya ber-Tuhan yang penuh budaya, yaitu dengan tiada “egoisme agama”. Dan memilihnya sebagai Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. ”[Xii]

Dalam pembahasan selanjutnya, saat-saat terakhir bagi para politisi Islam harus susah payah untuk berkompromi dengan rumusan undang-undang dasar yang tidak menjelaskan tentang negara Islam, presiden Islam dan sebagainya. Akhirnya dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan orang yang akan merumuskan pokok pemikiran pembentukan negara Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Bapak Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosujoso, Prof. Abdul Kahar Muzakir, KH. Wahid Hasyim, Bpk. AA Maramis, H. Agus Salim, Bpk. Mohammad Yamin.

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil yang kemudian dipanggil dengan nama Panitia Sembilan berhasil merumuskan suatu konsensus politik yang mencerminkan dan mewadahi aspirasi semua golongan. Pengorbanan itu rupanya masih agak terobati dengan adanya rumusan konsensus yang disebut Piagam Jakarta itu. Mr. Mohammad Yamin mengalihkan sebagai “Piagam Jakarta”, Prof. Dr. Mr. Soepomo meyebut konsensus sebagai “Perjanjian Luhur”, sedangkan Dr. Sukiman Wirjosandjojo menerjemahkan sebagai “Perjanjian Tuan-tuan”. Bagi kalangan Islam, inti dari Piagam Jakarta adalah kalimat: Ketuhanan dengan perpindahan mengaktifkan syari’at Islam untuk pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta inilah yang harus dibacakan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Tapi kekecewaan merebak kompilasi setiap hari setelah proklamasi, faksi Islam sekali lagi harus menerima kompromi demi pembentukan negara Indonesia yang dicita-citakan. Kompromi yang bermula dari pertemuan awal tokoh pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk merumuskan dasar Ideologi bangsa dan negara, Pancasila, serta konstitusi Oendang-oendang Dasar 1945. Mereka yang ikut dalam pertemuan itu adalah KH Wachid Hasjim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagoes Hadikoesoemo dari Muhammadiyah , Bapak Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, Mohammad Hatta dari Sumatera Barat dan Teoekoe Mohammad Hassan dari Aceh. Dalam rapat itu dibicarakan tentang rencana perubahan sila pertama Pancasila di Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yaitu sila Ketuhanan, dengan melibatkan menjalankan syari’at Islam untuk pemeluk-pemeluknya.

Semua berawal dari pernyataan Mohammad Hatta tentang keberadaan informasi dari seorang opsir Jepang. Si Opsir Jepang –yang kini tidak pernah dikenal itu– konon mengatakan bahwa golongan Kristen dari Indonesia Timur tidak setuju dengan adanya tujuh kalimat inti dalam Piagam Jakarta. Jika tujuh kalimat itu diterapkan, konon, mereka khawatir akan terjadi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mereka lebih suka berdiri di luar republik,” katanya. Padahal, di dalam bukunya, Ahmad Mansyur Suryanegara pernah mengikuti kutipan Deliar Noer, sebagai berikut:

“Menurut Deliar Noer, dari keterangan A Kahar Moezakkir, sebenarnya AA Maramis, meski mengundang Kristen, hanya 200% menentang Preambule atau Piagam Djakarta. Persetujuan ini terjadi karena Ketoehanan tidak dituliskan dengan Jang Maha Esa. Jadi tidak bertentangan dengan keyakinan Trinitas pengajaran Kristen. Sementara Ketoehanan dengan penerapan mendjalankan Sjariat Islam untuk pemeloek-pemeloeknja, diberlakukan untuk umat Islam saja. Tidak untuk seluruh bangsa Indonesia. Berhubungan dengan Kristen dan Katolik tidak menentang Sjariat Islam. ”[Xiii]

Karena itu, rencana perubahan yang ditawarkan Mohammad Hatta ini ditolak oleh KH Wahid Hasjim juga oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo. Namun, dengan berbagai pertanyaan akhirnya kedua tokoh itu diterima berkompromi dengan dibantu menghilangkan ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu. Hilangnya kalimat itu memang dirasakan sebagai pengorbanan yang tiada taranya dari umat Islam. Namun demikian, sebagian besar yang mempertanyakan kesepakatan itu sebagai pengkhianatan dan kekalahan para tokoh dan umat Islam yang sangat merugikan. Tapi, menurut mendiang Menteri Agama Alamsjah Ratuperwira Negara, penghilangan ketujuh kata-kata kunci itu merupakan hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia.

Bersambung…

Catatan Kaki:

[i] KH Ahmad Sanoesi adalah tokoh ulama Jawa Barat. Kiai Sanoesi adalah Ketua Persatoean Oemat Islam Indonesia, pendiri pesantren Gunung Puyuh Sukabumi, pendiri Al-Ittihadul Islamiyah, dan kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonedia Pusat KNIP. Namun, ulama besar ini tidak pernah disebut-sebut perannya sebagai pendiri bangsa Indonesia. Lihat Ahmad Mansyur Suryanegara. Api Sejarah 2. Salamadani. Bandung 2010.

[ii] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Editor). Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara. Jakarta. 1998. Halaman 41.

[iii] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 42.

[iv] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 48.

[v] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 33

[vi] Ahmad Mansyur Suryanegara. Api Sejarah 2. Salamadani. Bandung 2010. Halaman 128.

[vii] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 57-58.

[viii] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 59.

[ix] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 92-93.

[x] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 98.

[xi] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 101.

[xii] Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. halaman 101.

[xiii] Ahmad Mansyur Suryanegara. Api Sejarah 2. Salamadani. 2010. Halaman 133

************

Penulis: Hanibal Wijayanta – Jurnalis Senior

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)