Tahun 2008, Mohammad Natsir, Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang pertama, mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Nasional. Salah satu jasa besarnya adalah mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beginilah kisah perjuangan Mohammad Natsir menyelamatkan NKRI.

Pada 3 April 1950, sebagai anggota parlemen, Natsir mengajukan mosi dalam Sidang Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat). Itulah”Mosi Integral Natsir”, yang memungkinkan bersatunya Negara-negara Bagian ke dalam NKRI.

Mosi Integral Natsir telah mengantarkan terbentuknya kembali (Proklamasi Kedua) Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara resmi diumumkan pada 17 Agustus 1950. Proklamasi pertama ialah tanggal 17 Agustus 1945.

Mosi Integral Natsir ibarat Proklamasi Kemerdekaan kedua. Dengan Mosi itu, maka bubarlah Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan hasil konferensi Inter Indonesia – antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO – di Yogyakarta 19-22 Juli 1949.

Pembentukan BFO adalah upaya Belanda untuk ”mengepung” Republik Indonesia. Negara-negara BFO adalah: Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah. Dengan demikian, Belanda berhasil menunjukkan, bahwa wilayah negara Republik Indonesia hanyalah di sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. (Lihat, Anwar Harjono dkk., Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978).

Mosi Integral Natsir akhirnya berhasil membubarkan BFO bikinan Van Mook dan penyatuan kembali NKRI. Kepada Majalah Tempo (edisi 2 Desember 1989), Natsir menceritakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia tersebut:

”Setelah tidak menjabat Menpen, saya aktif di Masyumi. Waktu itu saya di parlemen sebagai ketua fraksi Masyumi. Itu sudah ada KMB yang mengakui 15 negara bagian. Salah satu dari negara bagian yang diakui adalah negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogya.

Mulanya saya diminta oleh Bung Hatta pergi ke Yogya menjadi perdana menteri. Saya tidak mau. Biarlah orang Yogya saja, kata saya. Saya sudah terikat di Jakarta, di Partai Masyumi. Masyumi sebagai alat perjuangan, saya anggap lebih penting daripada suatu negara bagian.

Meskipun Yogya menjadi negara bagian, sesudah KMB, kita bertekad mengembalikan RI seperti semula. Saya bicara dengan fraksi-fraksi. Dengan Kasimo dari Partai Katolik, dengan Tambunan dari Partai Kristen, dengan PKI, dan sebagainya. Dari situ saya mendapat kesimpulan: mereka itu, negara-negara bagian itu, semuanya mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya, asal jangan disuruh bubar sendiri.

Dua bulan setengah saya melakukan lobby. Tidak mudah, lebih- lebih dengan negara-negara bagian di luar Jawa. Umpamanya negara bagian di Sumatra dan Madura. Setelah selesai semua, lantas saya adakan “mosi integral” yang kabur-kabur. Ha-ha-ha… kabur, sebab kita menghadapi Belanda. Jangan sampai nanti Belanda bikin kacau lagi. Belanda tidak boleh tahu ke mana perginya rencana itu.

Sesudah itu saya perlu datang ke Yogya. Tapi Yogya tidak mau membubarkan diri. Lantas saya katakan: Kita punya program menyatukan kembali semuanya, jadi kita bayar ini dengan sama-sama membubarkan diri. Walaupun beberapa pemimpin sudah setuju, masyarakatnya belum mau, karena harga dirinya tersinggung.

Sampai pukul 3 dini hari kami membicarakan soal itu dengan jurnalis-jurnalis, orang-orang penting, dan pemimpin-pemimpin di Yogya. Ada yang bilang, “Kalau kita pulihkan dengan cara membubarkan diri, apa tidak sulit nanti? Hilang kita punya negara.” Wah, itu masuk akal juga. Lalu saya katakan, kita mempunyai program. Program mempersatukan kembali.

Untuk itu ada dua alternatif. Pertama, kita berperang dulu dengan semuanya. Dengan negara Pasundan, dengan negara Madura, Jawa Timur, dan lain-lain. Mereka semuanya akan kalah, dan kita menjadi satu. Alternatif kedua, kita tidak berperang. Kita ajak mereka membubarkan diri dengan maksud untuk bersatu.

Nah, kita, negara Yogya ini punya Dwitunggal Soekarno-Hatta. Mereka tidak. Saya katakan lagi, “Dalam sejarah jangan kita lupakan faktor pribadi; mutu pribadi orang itu menunjukkan siapa itu Soekarno-Hatta. Tidak akan ada yang bisa mengatakan ‘tidak’ kalau kita majukan nama Soekarno-Hatta menjadi Presiden RI. Sedangkan kita, para pemimpin-pemimpin ini, diam sajalah mengikut. Kalau diperlukan, ya, dipakai, dan kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Pokoknya, tidak ada satu pun dari negara-negara bagian itu yang akan menolak Soekarno-Hatta menjadi presiden.

Di sini, fungsi Soekarno-Hatta itu untuk mempersatukan, untuk memproklamasikan, dan untuk mempersatukan kembali. Setelah “mosi integral” berhasil, saya dipercayai jadi perdana menteri. Tapi saya tidak memikirkan hal itu sama sekali tadinya. Saya juga heran. Wartawan Harian Merdeka Asa Bafagih bertanya kepada Soekarno tentang siapa yang akan jadi perdana menteri. Kata Soekarno, “Ya, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi, mereka punya konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi”.

Demikianlah penuturan Pak Natsir tentang peristiwa mosi integral tersebut, sebagaimana ditulis oleh Majalah Tempo. Kisah kepahlawanan pendiri Dewan da’wah Islamiyah Indonesia itu menunjukkan kepiawaian dan kematangannya dalam dua hal: komunikasi dan lobi; dua kemampuan yang sangat diperlukan dalam dunia politik.

Tampaknya, kemampuan Mohammad Natsir itu ditempa oleh pengalamannya yang panjang sebagai guru pejuang dan aktivis organisasi Islam (JIB). Dan tentu saja, tak bisa dilepaskan dari keteladanan tiga orang guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yaitu: A. Hassan, Haji Agus Salim, dan Syekh Ahmad Soorkati.

Dalam perspektif pendidikan, kemampuan Mohammad Natsir itu diperoleh melalui proses pendidikan yang ideal. Yakni, proses pendidikan yang mendahulukan adab dan kecintaan terhadap ilmu yang bermanfaat. (Lihat buku: Adian Husaini dan Galih Setiawan, Pemikiran dan Perjuaangan Mohammad Natsir dan Hamka dalam Pendidikan, GIP, 2019).

***********

Depok, 29 September 2020

Penulis: Dr. Adian Husaini
(Pendiri INSISTS, Ketua Program Doktor UIKA Bogor, Penulis Buku, Pendiri Pesantren At-Takwa Depok dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)