Kajian politik Islam – termasuk kajian tentang sistem politik Islam yang populer disebut ‘khilafah’ – memiliki sejarah panjang di Indonesia. Itu bukanlah hal yang aneh. Sebab, Islam pernah memimpin peradaban selama ratusan tahun. Juga, Nabi Muhammad saw adalah pelopor dalam pembentukan negara dengan konstitusi tertulis.

Hingga kini, oleh Samuel Huntington, Islam juga masih disebut sebagai salah satu dari delapan peradaban besar yang tetap eksis. Bahkan, tulis Huntington dalam buku The Clash of Civilizations: “Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt.”

Tahun 1973, cendekiawan Muslim, H. Zainal Abidin Ahmad menerbitkan bukunya yang berjudul Piagam Nabi Muhammad S.A.W.: Konstitusi Negara Tertulis Pertama diDunia (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). Zainal Abidin Ahmad banyak mengutip pendapat Prof. Hamidullah, seorang pakar manuskrip kuno, penulis buku The Prophet’s Establishinga State and His Succession.

Istilah Konstitusi Madinah diberikan oleh seorang orientalis, W. Montgomery Watt. Buku Zainal Abidin Ahmad ini memaparkan bahwa Piagam Madinah sejatinya merupakan kontitusi negara tertulis pertama di dunia, mendahului Magna Charta di Inggris selama enam abad; dan mendahului Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis selama 12 abad.

Jauh sebelum ilmu politik internasional berkembang di Barat, ulama-ulama Islam juga telah melahirkan karya-karya besar dalam bidang ini. Misalnya, Kitab al-Siyar al-Kabir karya Imam Syaibani (w. 804).

Tahun 1965, kitab ini diterjemahkan oleh Prof. Majid Khadduri, ke dalam bahasa Inggris dengan judul ‘The Islamic Law of Nations’ (Baltimore:The John Hopkins Press, 1966). Kepeloporan Syaibani dalam bidang ilmu hubungan internasional jauh melampaui ilmuwan Hugo Grotius (m. 1645) yang dianggap sebagai peletak dasar hukum internasional saat ini.

Kini, tanyalah mahasiswa kajian hubungan internasional di banyak universitas Islam, apakah mereka mengenal nama Imam Syaibani?


Tahun 1969, Guru besar IAIN Yogyakarta, Prof. TM Hasbi as-Shiddieqy, menulis buku ajar berjudul, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam. Menurut Hasbi, antara Islam dan demokrasi terdapat segi-segi persamaan dan perbedaan. Tapi, tulisnya, “segi-segi perbedaan, lebih banyak daripada segi-segi persamaan.”

Ada sejumlah perbedaan yang diungkap Prof.Hasbi. Misalnya, tentang konsep tentang “kekuasaan rakyat”. Dalam demokrasi Barat kekuasaan rakyat bersifat mutlak. Di Barat, rakyat yang menentukan dan membuat Undang-undang. Tetapi di dalam Islam, kekuasaan rakyat dibatasi dengan aturan-aturan Islam yang bersumberkan kepada al-Quran dan Sunnah. Begitu antara lain paparan Prof. Hasbi As-Shiddieqy.

Tahun 1990, Penerbit Universitas Indonesia Press, menerbitkan buku karya Mentri Agama Munawir Sjadzali berjudul “Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran”. Buku ini ikut menyemarakkan khazanah kajian politik Islam di Indonesia, meskipun ada sejumlah kritik yang ditujukan terhadap buku ini.

Pakar politik Prof. Dr. Deliar Noer, misalnya, mengkritik kesimpulan Munawir Sjadzali terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam.

Dengan merujuk kepada Kitab al-Siyasah al-Syar’iyyah karya Ibn Taimiyah, Deliar Noer menunjukkan, bahwa Ibn Taimiyah menekankan sekali agar seorang pemimpin harus adil. Tetapi, katanya, pemimpin juga harus bisa menjadi imam shalat. Ibn Taimiyah pun menekankan, bahwa menegakkan pemerintahan adalah wajib dengan tujuan untuk “mendekatkan diri kepada Allah.” (Lihat, Deliar Noer, Islam dan Pemikiran Politik (Jakarta:LIPPM, 1990).


Contoh menarik tentang ilmu dan kebijakan ulama dalam pemikiran politik terjadi diAceh, khususnya kesultanan Sulthanah Syafiatuddin di Aceh Darussalam (1641-1675). Ia berkuasa di Aceh selama 35 tahun dengan gelar: Seri Sulthan Tajul Alam Syafiatuddin Syah bergelar Zil-Allah fil-Alam ibnat Sulthan Raja Iskandar Muda Johan Berdaulat.

Kepemimpinan Syafiatuddin didukung oleh dua ulama terkemuka di Aceh saat itu, yaitu Nuruddin al-Raniry dan Abdil Rauf al-Singkili. Ulama paham benar tentang syarat Sulthan harus laki-laki. Tetapi, ada pertimbangan mencegah kemudharatan yang lebih besar dalam keputusan mereka. (Lihat, buku Dinamika Peran Perempuan Aceh dalam Lintasan Sejarah, (PSW IAIN ar-Raniry dan BRR NAD-Nias, 2007).

Meskipun sangat paham konsep politik Islam, pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa jihad, yang mewajibkan kaum muslimin mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Padahal, belum lama, tanggal 18 Agustus 1945, banyak pemimpin Islam kecewa, dengan pencoretan “tujuh kata” dalam Pembukaan UUD 1945. Umat Islam Indonesia ketika itu sepakat mendukung fatwa jihad KH Hasyim Asy’ari dan mempertahankan NKRI dengan dasar UUD 1945.

Para ulama paham sekali tentang konsep khilafah dalam Islam. Menyusul runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924, para pemimpin Islam Indonesia sempat membentuk “Komite Khilafah”.

Tahun 1955, umat Islam Indonesia sepakat untuk berjuang melalui pemilihan umum.Waktu itu, tidak ada yang mengeluarkan fatwa haram ikut pemilu, dengan alasan pemilu adalah sistem demokrasi. Padahal, para ulama Indonesia sudah mengkaji kitab-kitab para ulama tentang fiqih politik, seperti kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah ditulis Imam Mawardi (w. 450 H/sekitar 1072 M).

Tahun 1957, Mohammad Natsir berpidato di Majelis Konstituante. Ia mengritik sistem pemerintahan sekular dan juga sistem pemerintahan teokratis.

”Teokrasi adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu priesthood (sistem kependetaan),yang mempunyai hirarki (tingkat bertingkat), dan menjalankan demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal priesthood semacam itu. Jadi negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler yang saya uraikan lebih dahulu. Ia adalah negara demokrasi Islam.”

Tapi, Natsir kemudian menjadi Perdana Menteri RI dan memelopori mosi integral kesatuan NKRI. Sampai akhir hayatnya, Natsir tetap berjuang dalam bingkai NKRI. Tahun 2008, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Jadi, selama ratusan tahun, para ulama Nusantara telah memiliki khazanah yang kaya tentang kajian ilmu politik Islam dan konsep negara – yang kini populer dengan sebutan “khilafah”. Para ulama Nusantara bukan hanya paham ilmu politik Islam, tetapi yang lebih penting, mereka BIJAK dalam meletakkan ilmu itu pada tempatnya.

Itulah pentingnya memadukan antara adab dan ilmu. Semoga kita bisa belajar adab dan ilmu dari para ulama kita. Wallahu A’lam bish-shawab.

***********

(Depok, 14 Januari 2020)

Penulis: Dr. Adian Husaini
(Pendiri INSISTS, Ketua Program Doktor UIKA Bogor, Penulis Buku dan Pendiri Pesantren At-Takwa Depok)

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)