MUJAHIDDAKWAH.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar pemerintah segera melakukan pemulihan kepada korban Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS, Yati Andriani juga mengimbau agar pemerintah membangun kerjasama antar wilayah untuk penanganan kasus kebakaran hutan.

“Pemerintah harus segera melakukan pemulihan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut, maupun kabut asap. Membangun kerjasama antar daerah/wilayah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut,” katanya dalam siaran pers pada Senin (23/09/2019).

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan evaluasi menyeluruh secara strategis, terhadap Kementerian dan Lembaga yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan pemerintah daerah.

“Selain itu juga menghentikan lempar tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah, yang justru semakin memperburuk penanganan asap,” tuturnya.

Yati juga menilai bahwa pemerintah perlu untuk melakukan review izin, audit lingkungan, serta pencabutan izin konsesi pada korporasi yang lahannya terbakar atau ditemukan titik api. Serta segera melakukan eksekusi putusan-putusan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah berkekuatan hukum tetap, secara akumulatif dari tahun 2015-2018.

“Dan melakukan review menyeluruh dan pencabutan terhadap regulasi dan rancangan regulasi yang mengancam lingkungan hidup dan sumber kehidupan rakyat,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq/Kiblat

BukaMall Carnival

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here