Tanggal 22 Juni biasanya dikenang oleh umat Muslim Indonesia sebagai hari lahir Piagam Jakarta. Namun, berhasil, kaum Kristen di Indonesia masih tetap menjadikan Piagam Jakarta sebagai momok yang menakutkan. Padahal, Piagam Jakarta membebaskan barang haram di negara ini. Bahkan, dalam Dekritnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan membentuk hubungan dengan konstitusi tersebut.”

Tapi, entah kenapa, kaum Kristen di Indonesia begitu memikirkan dan takut dengan Piagam Jakarta. Sebagai contoh, Tabloid Kristen REFORMATA edisi 103 / Tahun VI / 16-31 Maret 2009 kehilangan laporan utama berjudul “RUU Halal dan Zakat: Piagam Jakarta Resmi Diberlakukan?” untuk membebaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jamak, diminta diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa.

“Hal ini perlu terus kita ingatkan sebab akhir-akhir ini kelihatannya semakin gencar saja orangutan orang ingin merongrong negara kita yang berfalsafah Pancasila, demi memaksakan diberlakukannya syariat agama tertentu dalam kaitannya dengan masalah makanan berbangsa dan bernegara. Harap kita saksikan, sudah banyak produk undangan-undangan juga peraturan daerah (perda) yang diberlakukan di berbagai tempat, termasuk banyak orang yang dimintanya. Para pihak yang memaksakan kehendaknya ini, dengan membawa aspirasi kelompok yang berpartisipasi, saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, karena mendukung mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini nanti, hanya Tuhan yang tahu, ”demikian kutipan sikap Redaksi Tabloid Kristen tersebut.

Cornelius D. Ronowidjojo, Ketua Umum DPP PIKI (Persekutuan Inteligensia Kristen Indonesia), seperti dikutip tabloid, Reformata menyatakan, Piagam Jakarta sekarang telah diaktifkan dalam perundingan ke-Indonesia melalui Perda dan UU. “Sekarang tujuh kata yang telah dihapus itu, bukan hanya ditulis, tapi sungguh nyata sekarang,” tegasnya. Yang menggemaskan, demikian Cornelius, yang melakukan hal itu, bukan lagi para pejuang ekstrim kanan, tetapi oknum-oknum di pemerintahan dan DPR. “Ini kecelakaan sejarah. Harus mengatur negara itu bertobat, dalam arti kembali ke Pancasila murni dan konsekuen, ”kata Cornelius lagi. Bahkan, tegasnya, “Saya mengatakan bahwa mereka sekarang sedang berpesta di tengah puing-puing keruntuhan NKRI.”

Bagi umat Islam Indonesia, sikap antipati kaum Kristen terhadap syariat Islam tentulah bukan hal baru. Mereka – menyetujui sebagian besar sekuler – menyetujui, yang menerapkan syariat Islam di Indonesia yang menentang Pancasila. Pada era 1970-1980-an, logika semacam ini sering kita jumpai. Para siswi yang berjilbab di sekolahnya, diberitahu anti Pancasila. Pegawai negeri yang tidak mau merayakan Natal Bersama, juga bisa dicap anti Pancasila. Pejabat yang menjawab tes mental, itu tidak setuju untuk menikahkan dengan orang yang berbeda, juga bisa dicap anti-Pancasila. Kini, di era reformasi, sebagian besar juga kembali menggunakan senjata Pancasila untuk membungkam aspirasi agama kaum Muslim.

Rumusan Pancasila yang sekarang adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah terkait dalam permusyawaratan, dan 5. Keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila ini merupakan yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dengan menyatakan: “Kami berkeyakinan dari Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan sebuah hubungan dengan konstitusi tersebut.”

Jadi, Dekrit Presiden Soekarno yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit yang mengembalikan anggota menerapkan Pancasila yang sekarang. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 mengubah “einmalig”, artinya digunakan untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehati semati dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, bahkan menjadi jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Karena itu, adalah sangat aneh jika masih ada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang menimbulkan masalah dengan Piagam Jakarta. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini sesuai dengan sejarah dan sejarah-kebebasan kerja kita terdiri: Piagam Jakarta sebagai menjiwai UUD ’45 dan Piagam Jakarta sebagai kumpulan persamaan dengan UUD ’45. ”(Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 130).

Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola Jakarta, KHM Dahlan, tokoh NU, yang juga Menteri Agama kompilasi mengatakan: “Mendukung di atas segala-galanya, apakah syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad berfungsi secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, karenanya bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya pemerintah kolonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang diperlukan di antara rakyat kita itu, Namun ia telah mengikat ikatan-ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. ”(Ibid, hal. 135).

Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD 1945, tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, senantiasa ada usaha keras untuk menutup-nutupi hal ini. Di zaman Orde Lama, sebelum G-30S / PKI, kelompok komunis sangat aktif dalam upaya memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi, sastrawan terkenal menulis dalam buku, Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia (1970): “Pada zaman pra-Gestapu, PKI bergabung dengan antek-anteknyalah yang paling ditakuti ketika diminta perkuatan Piagam Jakarta…. Pecah kata itu bukan hanya monopoli PKI dan antek-anteknya saja. Sekarang pun setelah PKI bergabung dengan antek-anteknya menyatakan bubar, masih ada kita mendengarkan tanggapan yang aneh terhadapnya. ”(Ibid, hal. 138).

Jadi, sikap menentang terhadap Piagam Jakarta jelas-jelas menentang dengan Konstitusi Negara RI, UUD 1945. Meskipun secara verbal “tujuh kata” (dengan peralihan yang mengatur syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya) telah terhapus dari naskah Pembukaan UUD 1945, serta penempatan Piagam Jakarta jelas, melibatkan ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah itu, Piagam Jakarta juga merupakan sumber hukum yang hidup. Undangan resmi-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 diajukan atau dibuat Piagam Jakarta sebagai konsideran.

Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyelamatan dan / atau Penodaan Agama, dibuka dengan membantah: “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut bagi segenap bangsa Indonesia yang telah ditunjuknya sebagai Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan menjadi bagian dari kumpulan dengan konstitusi tersebut. ”

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: “sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan yang terkait dengan konstitusi sebagaimana…”.

Sebuah buku yang cukup lengkap tentang Piagam Jakarta diterbitkan oleh sejarawan Ridwan Saidi, berjudul Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta: Mahmilub, 2007). Ridwan menulis, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim.Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan syariat Islam. Karena itu, Piagam Jakarta, sebenarnya mengizinkan hak orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150 / tahun 1959 diatur ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75 / tahun 1959.

Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia selama ini, jauh sebelum kauh penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula, penjajah Kristen Belanda berusaha menggusur hukum Islam dari bumi Indonesia. C. van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, misalnya, menyatakan sebagai sarjana Belanda yang sangat gigih dalam menggusur hukum Islam. Tapi, usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya.Hukum Islam pada akhirnya tetap sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui RegeeringsReglement, disingkat RR, biasanya diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (APH), pasal 173 ditentukan bahwa: “Setiap orang dapat menerima hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekanya,

Jadi, meski sudah berhasil sekuat tenaga, Belanda akhirnya tidak berhasil menggusur syariat Islam dari bumi Indonesia. Ridwan menulis: “Sampai dengan berakhirnya masa VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan unifikasi hukum dengan sedapat mungkin memerlukan hukum Islam, sebelum mencapai Pemerintah Hindia Belanda usaha itu sia-sia belaka.” (Ibid, hal. 94).

Kegagalan penjajah Kristen Belanda untuk menggusur syariat Islam, harusnya menjadi pelajaran berharga bagi kaum Kristen di Indonesia.Agama Islam bagi kaum Muslim sangat berbeda dengan kedudukan hukum Taurat untuk Kristen. Dengan mengikuti ajaran Paulus, kaum Kristen memang kemudian berlepas dari hukum Taurat dengan berbagai pertimbangan.

Dalam bukunya yang berjudul Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil?(Mitra Pustaka, 2008), Pendeta Herlianto menguraikan bagaimana kedudukan hukum Taurat bagi kaum Kristen saat ini. Dalam konsep Kristen, menurut Herlianto, keselamatan dan kebenaran tergantung dari melakukan hukum Taurat, diberikan karena Iman dan Karunia Karunia dengan menggunakan hukum Kasih. Jadi, Hukum Kasih yang kemudian dipegang kaum Kristen. Hukum sunat (khitan), misalnya, meskipun jelas-jelas disyariatkan dalam Taurat, tetapi tidak lagi diwajibkan bagi kaum Kristen. ‘Sunat’ yang disetujui, bukan lagi syariat sunat yang disetujui umat-umat sebelumnya, tetapi ditransfer sebagai “sunatwah”. (Rm. 2:29).(Herlianto, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? Hal. 16-17).

Babi, misalnya, juga secara eksplisit diharamkan dalam Kitab Imamat, 11: 7-8. Namun, teks Bibel versi Indonesia tentang babi itu sendiri memang sangat beragam, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Dalam Alkitab versi LAI, tahun 1968 ditulis: “dan lagi babi, begitu penuh dengan kukunya terbelah dua, ia bersiratan kukunya, tetapi ia memada biak, maka haramlah ia menerimaamu. Djanganlah kamu makan dari dagingnya dan djangan pula kamu mendjamah bangkainya, maka haramlah ia sampaiamu. ”(Dalam Alkitab versi LAI tahun 2007, kata babi berubah menjadi babi hutan:“ Juga babi hutan, karena memang berkuku tergantung, yaitu kukunya bersela panjang, tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu menambah; haram semuanya itu bagimu. ”). Pada tahun yang sama, 2007, LAI juga menerbitkan Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini, yang menulis ayat ini: “Jangan makan babi. Hewan itu haram, karena Meskipun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak.Dagingnya tidak boleh dimakan dan bangkainya pun tak bisa disentuh karena itu haram. ”

Jika dibaca secara literal, maka jelaslah, harusnya babi memang diharamkan. Namun, kaum Kristen memiliki cara tersendiri dalam memahami kitabnya. Menurut Herlianto, Rasul Paulus telah memberikan pengertian hukum Taurat dengan jelas: “Kita sekarang telah membebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang menyediakan dalam hukum baru dan juga dalam hukum lama sesuai hukum-hukum Taurat. ”(Rm. 7: 6).(Herlianto, Syariat Taurat atau Kemerdekaan Injil? Hal. 20).

Pandangan kaum Kristen terhadap hukum Taurat tentu saja sangat berbeda dengan pandangan dan sikap umat Islam terhadap syariat Islam.Sampai kiamat, umat Islam tetap menyatakan, bahwa babi itu haram.Teks al-Quran yang mengharamkan babi juga tidak pernah berubah sepanjang zaman, sampai kiamat. Sampai sekarang, tidak ada satu pun umat Islam yang menolak syariat khitan, dan menggantikannya dengan “khitan ruhani”. Sebab, umat Islam bukan hanya menerima ajaran, tetapi juga memiliki contoh dalam pelaksanaan syariat, seperti yang dilihat Nabi Muhammad. Karena sifatnya yang final dan universal, maka syariat Islam berlaku sepanjang zaman dan untuk semua umat manusia. Apa pun latar belakang budayanya, umat Islam pasti mengharamkan babi dan meminta shalat lima waktu. Selain itu, dalam pandangan Islam, syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia;

Pandangan dan sikap umat Islam terhadap syariat Islam semacam ini harus dipahami dan disetujui oleh kaum Kristen. Sangat disayangkan, diterbitkan, kaum Kristen di Indonesia masih saja melihat Islam dalam perspektif yang sama dengan penjajah Kristen Belanda, dahulu. Padahal.sudah bukan zamannya lagi menuduh kaum Muslimin yang melaksanakan ajaran Islam sebagai “anti-Pancasila”, “anti-NKRI”, dan sebagainya.

***********

[Depok, 16 Juni 2009)

Penulis: Dr. Adian Husaini, M.Si
(Ketua Program Pascasarjana Universitas Ibnu Qaldum Bogor)

Demikian Semoga Bermamfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…

Artikel : www.mujahiddakwah.com (Menebar Dakwah dengan Al-Qur’an dan Sunnah)

BukaMall Carnival

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here