MUJAHID DAKWAH.COM, JAKARTA – Tuduhan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau pencucian uang yang disangkakan kepada Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) berusaha juga dipaksakan. Sementara itu, jumlah laporan seperti rekening gendut jumlah perwira Polri berdasarkan dana transfer ke Rekning Teman Ahok sampai saat ini tidak ada kejelasannya.

Advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNFP) Ulama, Ismar Syarifudin menilai kasus TPPU yang disangkakan untuk UBN itu pun juga tidak jelas. Pasalnya, TPPU haruslah ada predikat kejahatan atau hukuman asalnya. Sementara itu, saat itu UBN yang berstatus ketua GNPF Ulama hanya sebagai ketua dewan yayasan.

“Asal dananya pun jelas sekali penyumbang sudah banyak yang disidik dan ternyata di BAP mereka jelaskan dugaan kontribusinya sudah benar untuk aksi Bela Islam 411 dan 212,” ujar Ismar dalam terjemahan yang diharapkan yang diterima Kiblat.net, Selasa (07/05/2019 ).

Ismar lantas mempertanyakan status beberapa masalah yang didukung lebih pantas disidik terkait TPPU. Ia menyebut ada Budi Gunawan yang ditengarai memiliki jumlah uang yang disetujui. Saat itu menduduki jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri dan berlisensi posisi lain.

“Nah, jadi disidik malah KPK yang di kriminalisasi, padahal ini kasus yang jelas terindikasi ada usaha penyamaran dan sangat bertentangan dari hasil yang tidak benar,” katanya.

Selain itu, ada akun gendut kontribusi perwira. Menurut Ismar, saat ini para pewira di korps Tri Brata telah menempuh pendidikan sebelum sampai sekarang mereka tidak jelas rimbanya.

“Dana transferan ke akun Teman Ahok sebesar Rp30 miliar dana CSR yang saat ini di buka oleh pengurus PDIP, belum dibiarkan menguap sekarang tidak ada lagi kabar beritanya,” tukasnya.

Dengan catatan menyetujui kasus tersebut, Ismar meminta polisi untuk mengusutnya. Dia juga meminta para advokat muslim untuk melakukan gugatan praperadilan terhadap status tersangka Ustadz Bachtiar Nasir.

Sumber: Kiblat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here