بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيم
MUJAHID DAKWAH.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengikuti pertemuan bergengsi yang membahas persoalan imigran salah satunya etnis Rohingya di Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, 8 Februari lalu.
Kepala Dinas Sosial, Iskandar Lewa, yang mewakili Wali Kota Makassar dalam pertemuan itu, mengatakan pihaknya dilibatkan karena Makassar termasuk yang menampung pengungsi dalam jumlah banyak.
“Makassar terbesar setelah Medan, sehingga kita diminta untuk terus memperkuat koordinasi,” katanya kepada Gatra.com, Sabtu (9/2).
Related Posts
Iskandar menyebut, Makassar menampung pengungsi sebanyak 1.800 orang dari berbagai negara yang dilanda konflik seperti Afghanistan dan Myanmar, yang tersebar di 27 shelter atau wisma penampungan khusus pengungsi.
Dia menuturkan, dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan PBB selaku penanggungjawab masalah imigran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Pemkot Makassar bersama dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Dwi Ariwibowo, menyampaikan hal sama.
“Tentang keberadaan pengungsi yang bisa memicu terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan jenis persoalan yang menjurus kepada ideologi,” kata Iskandar.
Selain itu, Iskandar juga menyampaikan tentang aksi unjuk rasa yang selama beberapa hari lalu dilakukan imigran etnis Rohingya Myanmar di depan Gedung Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, tempat perwakilan PBB berkantor.
“Persoalan imigran memang harus mendapat perhatian dan tidak boleh dianggap remeh,” katanya.
Iskandar menambahkan, setelah pertemuan di Bali, sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Makassar akan berembuk, mengurai persoalan pengungsi, termasuk ke lapangan mengecek langsung shelter mereka, untuk memastikan dari sisi kelayakan tempat tinggal.
Sumber: Gatra
